Bupati Batubara "Pinjam Bendera" untuk Ikut Proyek

OK Arya Zulkarnaen. (Antara/Septianda Perdana)

Oleh: Fana Suparman / YUD | Kamis, 12 Oktober 2017 | 19:53 WIB

Jakarta - Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen diduga menggunakan bendera sejumlah perusahaan agar dapat ikut menggarap proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Batubara. Dalam proses ini terindikasi adanya aliran dana kepada OK Arya.

"Diduga ada praktek 'pinjam bendera' sejumlah perusahaan dalam proses pengadaan dengan indikasi aliran dana pada tersangka," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/10).

OK Arya Zulkarnaen yang menyandang status tersangka kasus dugaan suap terkait sejumlah proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Batubara. Febri mengatakan, KPK saat ini sedang mendalami alur dan transaksi keuangan yang diperoleh OK Arya terkait proyek-proyek pengadaan di Kabupaten Batubara.

"Didalami alur dan transaksi keuangan yang mengalir pada tersangka," katanya.

Untuk mendalami hal ini, tim penyidik memeriksa 14 orang saksi di Mako Brimob Polda Sumatera Utara, Kamis (12/10). Para saksi ini terdiri dari unsur swasta dan PNS Pemkab Batubara.

"Hari ini penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap 14 orang saksi dari unsur swasta sejumlah perusahaan dan PNS di bagian pengadaan di Pemkab Batubata. Selama empat hari melakukan pemeriksaan di Mako Brimob Polda Sumut telah diperiksa sekitar 40 orang saksi," katanya.

Diketahui, OK Arya Zulkarnaen bersama Kadis PUPR Pemkab Batubara Helman Hendardi diduga telah menerima suap dari dua pengusaha, Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar terkait sejumlah proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Batubara. Suap itu dikumpulkan OK Arya kepada Sujendi Tarsono yang merupakan seorang bos dealer.

OK Arya Zulkarnaen, Helman Herdadi dan Sujendi Tarsono yang menjadi tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 KUHP.

Sementara Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dan dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT