Kasus Izin Usaha Pertambangan, KPK Usut Aset Nur Alam

Nur Alam. (Antara)

Oleh: Fana Suparman / YUD | Kamis, 12 Oktober 2017 | 20:00 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) yang menjerat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif, Nur Alam. Dalam mengusut kasus ini, penyidik mendalami aset dan harta kekayaan Nur Alam.

Nur Alam diduga menerima imbal balik atau kick back terkait IUP yang diberikan kepada PT AHB. Kasus tersebut terkait dengan transaksi mencurigakan sebesar USD 4,5 juta atau sekitar Rp 60,7 miliar berdasar kurs saat ini di rekening Nur Alam yang diduga dikirim dari Richcorp International. Perusahaan yang berbasis di Hong Kong ini merupakan rekan bisnis PT Billy Indonesia yang berafiliasi dengan PT AHB. Sementara dalam LHKPN yang dilaporkan terakhir kali kepada KPK pada Oktober 2012, Nur Alam mengklaim memiliki total harta sebesar Rp 30,9 miliar.

"Informasi yang kami terima dari penyidik merencanakan untuk memeriksa dan mendalami informasi terkait dengan kepemilikan aset atau kekayaan dari tersangka (Nur Alam)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/10).

Febri masih enggan memastikan saat disinggung mengenai kemungkinan untuk menjerat Nur Alam dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dikatakan, penelusuran aset ini dilakukan untuk mengonfirmasi dan memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjerat Nur Alam. Salah satu unsur dalam pasal itu, yakni memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

"Kita mengklarifikasi kepemilikan aset dan kekayaan itu bagian dari proses penyidikan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 itu ada salah satu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kami perlu mengklasifikasi dan mengkonfirmasi itu untuk pemenuhan unsur dugaan memperkaya diri sendiri tersebut. Jadi ruang lingkup asset tracing atau klarifikasi terkait dengan kepemilikan aset itu masih dalam ruang lingkup pendidikan indikasi tindak pidana korupsi," katanya.

Dalam kasus ini, Nur Alam diduga menyalahgunakan wewenangnya dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Percadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan IUP Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah. Perusahaan itu melakukan pertambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana tahun 2009-2014.

Atas dugaan itu, Nur Alam dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT