Daftar ke KPU, Hanura Apresiasi Sipol KPU

Partai Hanura mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019, 12 Oktober 2017. (BeritaSatu Photo/Yustinus Paat)

Oleh: Yustinus Paat / AO | Kamis, 12 Oktober 2017 | 20:01 WIB

Jakarta - Partai Hanura menjadi partai keempat yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi partai politik calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Sebelumnya, Partai Perindo, PSI, dan PDIP telah mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019.

Pendaftaran Partai Hanura dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Hanura Sarifuddin Sudding dan ditemani oleh sejumlah jajaran DPP, antara lain Wakil Ketua Umum Partai Hanura,Daryatmo, Ketua DPP sekaligus Ketua Tim Verifikasi Partai Hanura Sutrisno Iwantono, dan Ketua DPP Dadang Rusdiana.

Sarifuddin Sudding menegaskan, pihaknya telah dan bakal mengikuti semua tahapan yang sudah ditetapkan KPU, termasuk pengisian dokumen-dokumen partai ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebelum mendaftar ke KPU.

"Kami menghargai dan mengapresiasi mekanisme yang ditetapkan KPU. Saya kira, ini sistem yang baik. Ini dalam rangka untuk melihat kesiapan parpol untuk Pemilu 2019. Sipol yang diterapkan KPU sudah disosialisasikan dengan baik," ujar Sudding seusai mendaftarkan Partai Hanura di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Kamis (12/10).

Dia mengatakan pihaknya tidak mengalami kendala dalam memasukkan data ke Sipol. Pasalnya, Hanura sudah memasukkan data-data parpol sejak lama. "Kami ikuti pengisian Sipol dan selama ini tak ada kendala. Jauh-jauh hari juga sudah memasukkan apa saja yang dibutuhkan dalam Sipol. Ketika merasa sudah siap, maka kami mendaftar hari ini," kata dia.

Sudding juga menuturkan bahwa Hanura siap mengikuti semua tahapan dan mekanisme yang diatur oleh KPU agar bisa ikut Pemilu 2019. Apa yang diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU akan dipenuhi oleh Hanura. "Tahapan-tahapan yang ditetapkan KPU dan masalah perbaikan dokumen akan kami ikuti mekanisme itu. Semoga Hanura, tidak ada lagi perbaikan masalah dokumen yang kami serahkan ke KPU," kata dia.

Cermat

Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengingatkan partai politik agar cermat dan teliti dalam memasukan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan ke dalam Sipol. Menurut dia, KPU sudah mengatur dengan jelas dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019 terkait dokumen-dokumen yang perlu dimasukkan ke dalam Sipol.

"Sesuai dengan PKPU 11/2017 tersebut, dokumen yang harus dimasukkan adalah SK Kemkumham, kepengurusan tingkat pusat, provinsi (100%), kabupaten/kota (75%), dan kecamatan (50%), dokumen kepemilikan kantor tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, keterwakilan perempuan 30% kepengurusan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, lambang partai, rekening partai, dan keanggotaan 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota," kata dia.

Data keanggotaan, kata dia, harus harus dimasukkan by name dan disertai dengan salinan kartu tanda anggota atau KTA dan KTP-elektronik atau surat keterangan pengganti suket. Sementara, kantor parpol harus disertai dengan surat pernyataan dari pimpinan parpol setempat bahwa kantor tersebut digunakan oleh partai yang bersangkutan sampai tahapan pemilu selesai dan surat keterangan dari camat, kades, atau lurah bahwa kantor itu digunakan oleh partai tersebut.

"Verifikasi faktual kantor dilakukan dengan cara mendatangi alamat kantor untuk mengecek kebenarannya. Pengawas pemilu juga dilibatkan dalam proses verifikasi faktual ini. Jika masyarakat memiliki informasi yang berbeda tentang kantor parpol, diberi kesempatan untuk menyampaikan informasi tersebut ke KPU maupun Bawaslu," ujar dia.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT