Pemkot Semarang Sukses Tingkatkan Efektivitas Camat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (SP/Carlos Roy Fajarta Barus)

Oleh: Carlos KY Paath / AO | Kamis, 12 Oktober 2017 | 20:22 WIB

Semarang – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Camat wilayah Indonesia Timur digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/10). Rakornas mengangkat tema “Peran Strategis Camat dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Implementasi Koordinasi Wilayah dalam Menjaga Keutuhan NKRI”.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dinilai berhasil mengoptimalkan peran camat. Karena itu, Semarang yang memiliki semboyan "Kota Atlas" atau "Aman, Tertib, Lancar, Asri ,dan Sehat "dipilih menjadi tempat pelaksanaan rakornas.

“Kenapa dipilih Kota Semarang, karena keberhasilan Pak Wali Kota dan Bu Wakil Wali Kota yang telah berhasil mendayagunakan dan meningkatkan efektivitas kinerja para camat di wilayah Kota Semarang,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Hadi Prabowo sebelum membuka secara resmi Rakornas.

Menurutnya, para camat yang mengikuti kegiatan nantinya dapat belajar mengenai keberhasilan Semarang. “Menjadi catatan untuk diusulkan kepada bupati dan wali kota di masing-masing daerah. Kenapa di Kota Semarang bisa, di daerah bapak dan ibu tidak bisa,” ujarnya.

Dia kemudian membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. “Tema yang diangkat dalam rapat ini adalah yang sangat relevan dengan keberadaan kecamatan saat ini,” ucap Hadi.

Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugasnya mendapat delegasi kewenangan dari bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian tugas otonomi daerah dan tugas atributif. Esensi dari tugas atributif yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di wilayah.

Camat mempunyai kewenangan untuk mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi semua bentuk penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Ditinjau dari legalitas peraturan, kedudukan kecamatan juga sangat penting sebagai instansi pelayan publik, salah satunya dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten).

“Camat sebagai kepala perangkat daerah di kecamatan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik,” tegas Hadi.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menuturkan, ketika menjabat Plt Wali Kota Semarang pada 2012, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mau ditempatkan di wilayah kecamatan dan kelurahan. "Setiap kali ada mutasi dan promosi di sektor kecamatan dan kelurahan, mereka pasti kemudian datang ke saya. 'Pak salah saya apa? Kenapa saya dipindah ke kecamatan? Kenapa saya dipindah di kelurahan?'," tuturnya.

Hal inilah yang membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akhirnya berupaya menjadikan kecamatan strategis. Sejatinya, menurut Hendrar, peranan camat dan lurah di masing-masing wilayah memang begitu penting. “Mereka bisa melakukan koordinasi, sudah tahu persis, mana sisi kelemahan dan kekuatan di wilayahnya,” ujar Hendrar.

Motivasi dari Pemkot lantas dilakukan. Misalnya, memberikan stimulan plus yang tidak dimiliki ASN lain melalui kenaikan tambahan penghasilan pegawai sejak 2014. Setiap musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, kecamatan sampai kota, para camat yang melaksanakan. Camat di Kota Semarang mengelola anggaran antara Rp 20 miliar hingga Rp 50 miliar per tahun.

“Alhamdulilah, seminggu lalu kita mutasi besar-besaran. Dari 16 camat yang ada di Kota Semarang dikumpulkan. Saya tawari apakah mereka mau menjadi kabag (kepala bagian) atau sekretaris jawabannya 'Nda Pak. Saya maunya jadi camat saja',” katanya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT