Gubernur Jateng: Optimalkan Camat untuk Awasi Kelurahan dan Desa

Ganjar Pranowo. (Antara)

Oleh: Carlos KY Paath / AO | Kamis, 12 Oktober 2017 | 20:35 WIB

Semarang – Peranan camat diharapkan dapat bisa lebih dioptimalkan, terutama terkait pengawasan terhadap kelurahan, termasuk pemerintahan desa. “Camat itu bisa dioptimalkan untuk mengawasi kelurahan dan mengawasi desa. Pendamping lokal desa, pendamping desa, konsultan di tingkat kabupaten, bisa dibantu oleh camat,” kata Gubernur Jawa Tengah,Ganjar Pranowo.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Camat wilayah Indonesia Timur di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/10). Rakornas mengangkat tema “Peran Strategis Camat dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Implementasi Koordinasi Wilayah dalam Menjaga Keutuhan NKRI”.

“Dalam konteks tata kelola di level pemerintahan desa, maka konsultasi cukup ke camat saja. Camat pasti sanggup semuanya,” ujar Ganjar. Menurutnya, unsur pemerintahan hingga kecamatan perlu direkatkan. Dengan begitu, lanjutnya, pemerintahan terkonsolidasi dengan baik.

“Berikan peran kepada camat yang lebih besar lagi. Pemerintah tidak terlalu sulit lagi nantinya, terutama untuk mengoordinasikan pembangunan di level desa dan kelurahan,” ucapnya.

Dia berharap Rakornas penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) benar-benar diimplementasikan. Diungkapkan, pelayanan publik tingkat kabupaten/kota telah banyak diturunkan. “Isu penguatan kecamatan kita dukung. Pemerintah di level kabupaten/kota bisa kita dorong untuk permudah dalam pelayanan,” katanya.

Dia menambahkan, pelayanan kepada masyarakat harus mengutamakan aspek mudah, murah, dan cepat. “Ukuran tiga hal ini kita harap publik bisa menilai tingkat kepuasan pelayanan pemerintahan. Sehingga, kita bisa diuji apakah kerja kita di mata rakyat sudah baik,” ujar mantan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Dia menyatakan, pemerintah daerah (pemda) juga perlu transparan dan akuntabel mengenai pengelolaan anggaran. “Ketika diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), maka betul-betul kita bisa mendapatkan kualifikasi paling baik atau WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), yang bersih, jernih, tidak ada catatan yang lain. Ini bisa dibantu kawan-kawan di level kecamatan untuk mendorong ini,” katanya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT