Putusan Bersifat Condemnatoir

PN Bajawa Kembali Didesak Eksekusi Perkara Gedung DPRD Nagekeo

Gedung DPRD Nagakeo yang dibangun di atas lahan Masyarakat Adat Lape, mandek pembangunannya. (istimewa)

Oleh: Siprianus Edi Hardum / EHD | Kamis, 12 Oktober 2017 | 21:13 WIB

Jakarta – Pengadilan Negeri (PN) Bajawa, Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali didesak segera mengeksekusi putusan perkara Perdata No 2/Pdt.G/2009/PN.BJW yang sudah inkrach tentang sengketa lahan gedung DPRD Nagekeo di Pomamela, Kekurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Nagekeo, NTT.

Putusan perkara tersebut yang sudah dikuatkan oleh putusan kasasi (inkrach) semula banyak pihak menilai termasuk pihak pengadilan belum bisa dieksekusi karena masih bersifat bersifat declaratoir, namun dengan putusan PN Bajawa dengan nomor 14/Pdt.G/2012/PN.BJW tertanggal 31 Juli 2013 yang membatalkan putusan perkara itu dari yang bersifat declaratoir menjadi bersifat condemnatoir, maka putusan perkara tersebut sudah bisa dieksekusi.

“Pihak PN Bajawa sendiri yang sudah membatalkan putusan yang tidak bisa dieksekusi menjadi bisa dieksekusi, lalu kenapa kenapa tidak dieksekusi sekarang ? Apa karena telah disuap pihak Pemerintah Kabupaten Nagekeo ?” kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, kepada SP, Kamis (12/10).

Senada disampaikan Koodinator Save NTT, Servas Manek. “PN Bajawa harus segera mengekseksekusi perkara itu,” kata dia. Menurut Servas, tujuan pihak PN Bajawa segera mengeksekusi perkara itu antara lain kepastian hukum, pemanfaatan hukum dan pendidikan hukum kepada masyarakat. “Ingat kalau putusan yang berkuatan hukum tetap dan bersifat condemnatoir tidak dieksekusi membuat masyarakat selanjutnya tidak taat hukum,” kata dia.

Berikut kronologi perkara sengketa lahan DPRD Nagekeo seluas 15.000 m2 (1,5 ha).
Pertama, pada awal 2008, Efraim Fao tiba-tiba menguasai (menyerobot) lahan seluas 1,5 ha milik Remi Konradus di Pomamela, Kekurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Nagekeo. Lahan tersebut dimiliki Remi Konradus atas pemberian Tetua Adat Kekurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Nagekeo.  Lahan seluas itu dijual Efraim Fao kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo yang saat itu sampai sekarang bupatinya adalah Elias Djo.

Remi Konradus bersama kuasa hukumnya mendatangi Elias Djo sebagai bupati di kantornya yang memberitahukan bahwa lahan yang dijual Efraim Fao dengan surat perjanjian jual beli tertanggal 28 April 2008, itu adalah miliknya (Remi Konradus). Namun, sang bupati tidak gubris, malah lahan itu selanjutnya diserahkan ke pihak DPRD Nagekeo, dan pihak DPRD Nagekeo membangun Gedung DPRD yang sampai sekarang gedung itu tidak bisa digunakan.

Karena itulah, pada pada 2009 Remi Konradus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Bajawa dengan nomor Perkara Perdata No 2/Pdt.G/2009/PN.BJW. Dalam gugatannya, penggugat (Remi Konradus) menempatkan Efraim Fao sebagai tergugat I, Bupati Nagekeo Elias Djo sebagai tergugat II, dan Ketua DPRD Nagekeo waktu itu sebagai tergugat III.

Atas gugatan penggugat ini, majelis hakim PN Bajawa, pada 4 September 2009 dalam putusannya menerima gugatan penggugat dengan amar putusan (1) mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. (2) Menyatakan tanah yang terletak di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (dulu kabupaten Ngada) seluas 15.000 m2 atau 1,5 ha dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan a quo adalah tanah milik penggugat yang diperoleh atas penyerahkan Ketua Lembaga Adat dan Ketua-ketua Suku dalam persekutuan Adat Lape.

(3) Ditarik masuk dan didudukannya Efraim Fao sebagai tergugat I, pemerintah atau Bupati kabupaten Nagekeo sebagai tergugat II, Ketua DPRD Nagekeo sebagai tergugat III, adalah sah dan beralasan menurut hukum.

(4) Perbuatan Efraim Fao menyerahkan tanah milik penggugat seluruhnya maupun sebagiannya kepada tergugat II pada tanggal 28 April 2008 adalah benar-benar perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, perbuatan tergugat II (Bupati Nagekeo) menerima penyerahan tanah milik penggugat dari tergugat I (Efraim Fao) adalah benar-benar perbuatan melawan hukum pula.
Karena perbuatan perbuatan tergugat I dan II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tergugat III yang membangun gedung DPRD Nagekeo atau membangun apa saja di atas tanah tersebut adalah benar-benar perbuatan melawan hukum.

(5) Menyatakan surat penyerahan tanah antara tergugat I sebagai penyerah dan Bupati Nagekeo (sebagai penerima) pada 28 April 2008 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. (6) Menghukum para tergugat untuk tunduk dan taat. (7) Melaksanakan putusan perkara ini seluruhnya. (8) Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Kedua, pihak tergugat tidak menerima putusan PN Bajawa tersebut. Karena itu para tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Kupang, dengan nomor perkara 21/PDT/2010. Pada 12 Juli 2010, PT Kupang memutus perkara tersebut dengan amar putusan, (1) Menerima permohonan banding dari tergugat pembanding.

(2) Memperbaiki putusan PN Bajawa dengan Nomor Perkara Perkara Perdata No 2/Pdt.G/2009/PN.BJW tanggal 4 September 2009 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai dikabulkannya petitum angka 11 gugatan penggugat sehingga berbunyi, bahwa perbuatan tergugat I menyerahkan tanah milik penggugat dengan batas-batas sebagaimana tersebut di depan kepada tergugat II pada 28 April 2008 adalah perbuatan melawan hukum. Dan oleh karena itu perbuatan tergugat I menyerahkan tanah tersebut kepada tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tergugat III membangun gedung DPRD Nagekeo atau apa saja di tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum pula.

(3) Menguatkan putusan PN Bajawa itu untuk selebihnya. (4) Menghukum para pemohon tergugat/pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 200.000.

Ketiga, para tergugat tidak menerima putusan banding tersebut. Karena itu, selanjutnya para tergugat mengajukan kasasi dengan nomor perkara kasasi 1302 K/PDT/2011.

Pada 6 Desember 2011, majelis kasasi memutus perkara itu dengan amar putusan, (1) Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi. (2) Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000.
Keempat, selanjutnya para terggugat mengajukan PK, namun PK mereka juga ditolak.

Putusan perkara tersebut mulai dari tingkat pengadilan pertama sampai kasasi bersifat declaratoir atau deklaratif. Artinya putusan itu hanya bersifat mengumumkan saja bahwa tanah yang digugat itu adalah tanah milik penggugat.
Putusan declaratoir atau deklaratif (declaratoir vonnis) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.

Putusan declaratoir atau deklaratif merupakan putusan yang tidak bisa dieksekusi. Sebaiknya putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat condemnatoir, yaitu putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara.

Menurut M. Yahya Harahap (Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, 2005: 337 – 341), putusan yang bersifat declaratoir bisa dieksekusi dengan jalan upaya gugatan baru atas putusan perkara tersebut.

Karena putusan tersebut di atas tidak bisa dieksekusi, maka pengggugat (Remi Konradus) mengajukan gugatan baru agar putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrach) yang bersifat desklaratif tersebut bisa dieksekusi.
Penggugat mengajukan gugatan baru di PN Bajawa pada 5 November 2012 dengan nomor 14/Pdt.G/2012/PN.BJW.
Pada 31 Juli 2013 majelis hakim PN Bajawa yang diketuai Didimus Hartanto Dendot SH serta anggota Feri Anda SH dan Abdi Rahmasyah SH memutuskan dengan amar putusan, (1) Menolak eksepsi yang diajukan para tergugat. (2) Mengabulkan gugatan penggugat. (3) Bahwa putusan perkara aquo yang bersifat declaratoir yang telah berkuatan hukum tetap, tetap dapat dieksekusi (condemnatoir).

(4) Menghukum para tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada penggugat atau mengosongkan tanah terperkara atau membongkar semua gedung apa saja yang terdapat di atas tanah milik penggugat tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan.  (5) Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. (6) Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.361.000.

Kerugian Negara

Ada dua kerugian negara dalam kasus tersebut di atas, pertama, Pemkab Nagekeo mengeluarkan uang untuk membeli lahan tersebut yang menurut informasi yang didapat SP sebesar Rp 350 juta untuk lahan seluas 1,5 ha itu. Kedua, DPRD Nagekeo membangun gedung DPRD Nagekeo yang sampai sekarang tidak bisa digunakan berdasarkan audit BPK menghabiskan uang sebesar Rp 10,3 miliar.

Berdasarkan uraian di atas Bupati Nagekeo dan DPRD Nagekeo selain melanggar hukum secara perdata juga melakukan tindak pidana korupsi dan turut serta melakukan penyerobotan lahan milik Remi Konradus.

Untuk itu, ia harus bertanggung jawab secara pidana. Forum Pemuda Adat Lape, pada 6 April 2017 dan mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada 25 April 2017. Mereka melaporkan Bupati Nagekeo, Elias Djo dan jajarannya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Nagekeo tersebut. “Sejak awal lahan gedung itu bersengketa, namun Bupati Nagekeo, Elias Djo, ngotot membayar kepada orang yang bukan pemilik lahan. Sudah patut diduga kolusi dan korupsi. KPK harus segera memeriksa Elias Djo,” kata Petrus Selestinus.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT