Selasa, DPR Sahkan Perppu Ormas Jadi UU

Sidang paripurna DPR. (Antara)

Oleh: Hotman Siregar / FER | Senin, 23 Oktober 2017 | 15:45 WIB

Jakarta - Komisi II DPR bersama pemerintah telah menyepakati Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) dibawa ke Paripurna, Selasa (24/10) besok. Kesepakatan itu diperoleh setelah mendengarkan pandangan masing-masing fraksi di Komisi II DPR, Senin (23/10) siang.

Sebanyak 7 dari 10 fraksi yang ada di DPR menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi Undang-undang (UU). Fraksi yang setuju itu adalah PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, PPP, PKB, Hanura dan Nasdem. Sementara yang tidak setuju adalah Gerindra, PKS dan PAN.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Azikin Solthan mengatakan, secara substansi Perppu Ormas bertentangan dengan prinsip negara demokrasi. Atas dasar itu, fraksi Gerindra menolak Perppu Ormas. "Dan kami dari Gerindra tetap melanjutkan ke sidang pripurna," katanya.

Sama hal dengan PAN yang pandangan fraksinya disampaikan oleh Yandri Susanto. Perppu Ormas dianggap justru bisa ancaman demokrasi. Begitu juga Fraksi PKS yang dibacakan oleh Sutiyono menyatakan, penerbitan Perppu tidak memenuhi kegentingan memaksa.

Sementara, fraksi pendukung pemerintah sebanyak 6 fraksi ditambah Demokrat menyatakan setuju Perppu Ormas menjadi UU.

"Fraksi Hanura nyatakan menerima dan setuju dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat dua untuk pengambilan keputusan untuk dijadikan undang-undang," tandas Ketua Fraksi Hanura, Nurdin Tampubolon.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT