PP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Perkuat Pendanaan Mitigasi Perubahan Iklim

Direktur Eksekutif Yayasan Belantara Sri Mariati memberi paparan di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim ke-23 Fiji di Bonn, Jerman, Sabtum 11 November 2017. (Istimewa/Asni Ovier)

Oleh: Asni Ovier / AO | Minggu, 12 November 2017 | 11:09 WIB

Bonn - Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sudah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketentuan tersebut bisa menjadi payung hukum untuk memperkuat pendanaan berbagai aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

"Tepat di Hari Pahlawan, 10 November, Bapak Presiden telah menandatangani PP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup," kata Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nur Masripatin saat menjadi pembicara pada salah satu sesi diskusi panel di Paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-23 Fiji, yang berlangsung di Bonn, Jerman, Jumat (10/11) waktu setempat atau Sabtu (11/11) WIB.

Paviliun Indonesia mengambil tema "A Smarter World: Collective Actions for Changing World" menampilkan berbagai aksi dari berbagai elemen di Indonesia untuk mitigasi perubahan iklim. Pada penyelenggaraan hari ke-5, sesi yang diskusi yang digelar di Paviliun Indonesia membahas tentang berbagai skema pendanaan untuk pengendalian perubahan iklim.

Nur Masripatin menjelaskan, PP tersebut bisa menjadi payung hukum untuk penyaluran pendanaan pengendalian perubahan iklim, termasuk aktivitas pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Ketentuan tersebut juga akan meningkatkan posisi tawar Indonesia terkait implementasi Persetujuan Paris.

Sekadar mengingatkan, sebagai bagian dari Persetujuan Paris, Indonesia telah membuat dokumen niat kontribusi nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) untuk pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Dalam dokumen tersebut, Indonesia mencanangkan untuk mengurangi emisi GRK sebanyak 29% sampai tahun 2030 atau sampai 41% dengan dukungan internasional.

“Adanya PP Instrumen Lingkungan Hidup meningkatkan profil Indonesia dan bisa menarik pendanaan untuk aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ucap Masripatin.

Pendekatan Kolaboratif

Selain yang disiapkan pemerintah, ada juga instrumen pendanaan yang dikembangkan masyarakat sipil, seperti yang dilakukan Yayasan Belantara. Direktur Eksekutif Yayasan Belantara Sri Mariati mengungkapkan, dengan pendekatan kolaboratif, pihaknya memfasilitasi penyaluran pendanaan untuk berbagai upaya perlindungan dan restorasi lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

“Kami akan memfasilitasi penyaluran dana dari lembaga hibah internasional maupun sektor swasta,” tutur Mariati.

Yayasan Belantara akan menerapkan standar tata kelola, pencegahan kebocoran, dan pelaksanaan sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang akan memastikan dana yang disalurkan tepat sasaran. Ini memastikan pelaku upaya perlindungan dan restorasi lingkungan hidup dan fokus pada pekerjaannya di lapangan.

Yayasan Belantara saat ini telah bekerja sama dengan pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta untuk mengimplementasikan pendekatan kolaboratif di 5 provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Sementara itu, Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Perekonomian Dida Gardera memaparkan, Indonesia saat ini juga sedang mengembangkan instrumen pendanaan pengendalian perubahan iklim berbasis pasar karbon. Dia berharap, sebelum Persetujuan Paris diberlakukan efektif mulai tahun 2020, Indonesia telah memiliki instrumen tersebut.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT