KPK Kembali Ingatkan Novanto untuk Penuhi Panggilan

Ketua DPR Setya Novanto menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, 3 November 2017. (Antara/Hafidz Mubarak A)

Oleh: Fana Suparman / FMB | Selasa, 14 November 2017 | 20:36 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mendapat informasi kehadiran Ketua DPR, Setya Novanto dalam pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Rabu (15/11). KPK hanya meminta Novanto untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum.

"Saya kira (pemeriksaan) ini seharusnya menjadi bentuk kepatuhan kita terhadap hukum. Kalau kemudian dipanggil oleh penegak hukum sebaiknya datang," kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/11).

Menurut Febri, pemeriksaan ini seharusnya dapat menjadi ruang bagi Novanto untuk mengklarifikasi atau membantah keterlibatannya dalam kasus korupsi e-KTP yang menjeratnya. Apalagi dalam persidangan perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong muncul sejumlah fakta-fakta baru yang memperkuat konstruksi hukum kasus korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.

"Sebenarnya ini harus dilihat juga sebagai kesempatan atau ruang untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut. Apalagi fakta fakta yang sudah muncul di persidangan sebenarnya semakin memperkuat KPK dalam konteks konstruksi hukum e-KTP," katanya.

Febri menegaskan, izin Presiden Jokowi maupun hak imunitas anggota DPR tidak dapat menjadi landasan hukum bagi Novanto untuk mangkir dari pemeriksaan. Diketahui, alasan izin Presiden dan hak imunitas dengan merujuk UU MD3 menjadi alasan Novanto mangkir dari panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi kasus e-KTP dengan tersangka Anang Sugiana, Senin (13/11). Menurut Febri tak ada satupun aturan dalam UU MD3 yang menyebut pemeriksaan anggota DPR terkait kasus korupsi harus berdasar izin Presiden. Sementara hak imunitas yang disebut dalam Pasal 224 UU MD3 hanya terbatas terkait pernyataan atau pertanyaan yang diungkapkan terkait pelaksanaan tugas anggota DPR. Febri mengaku khawatir jika hak imunitas ini menjadi alasan anggota DPR mangkir dari pemeriksaan terkait kasus korupsi.

"Tentu saja dalam konteks dugaan tindak pidana korupsi, imunitas tidak bisa digunakan di sana karena berisiko sekali kalau dengan alasan imunitas seseorang anggota DPR tidak bisa diperiksa atau lebih sulit dalam kasus kasus dugaan tindak pidana korupsi," tegasnya.

Meski demikian, Febri mengaku belum mau berandai-andai kemungkinan menjemput paksa Novanto jika kembali mangkir dari pemeriksaan besok. KPK juga belum berencana menahan Novanto jika memenuhi panggilan penyidik.

"Kami belum bicara tentang penahanan juga. Karena agendanya pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka," katanya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT