Rabu, Bawaslu Tentukan Nasib 10 Parpol

Ketua Umum Partai Islam Damai dan Aman (Idaman) Rhoma Irama (kedua kiri) didampingi Sekjen Partai Idaman Ramdansyah (kiri) diterima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat menyampaikan laporan di kantor Bawaslu, Jakarta, 23 Oktober 2017. (Antara/Reno Esnir)

Oleh: Yustinus Paat / HA | Selasa, 14 November 2017 | 21:00 WIB

Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan memutuskan laporan 10 partai politik yang gagal mendaftar menjadi peserta pemilu 2019 pada Rabu (15/11) sore. Bawaslu akan memutuskan, apakah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu pada tahapan pendaftaran atau tidak.

"Dan kami sampaikan bahwa sidang akan dilanjutkan besok hari Rabu Tanggal 15 November 2017, Pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan Putusan Bawaslu atas laporan nomor 001 sampai dengan 010," ujar anggota Bawaslu yang bertindak sebagai Ketua Majelis Pemeriksa Ratna Dewi Pettalolo saat sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu di Lantai 4, Gedung Bawaslu, Jln MH Thamrin 14, Jakarta, Selasa (14/11).

Dalam sidang dengan agenda pembacaan kesimpulan dari 10 pelapor dan terlapor ini, Dewi didamping oleh anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Mochammad Affifuddin dan Rahmat Bagja.

Pelapor dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh KPU secara berurutan adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kubu AM Hendropriyono, Partai Idaman, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bhinneka Indonesia, PKPI kubu Haris Sudarno, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Republik, Partai Rakyat, Parsindo, dan Partai Indonesia Kerja (PIKA)

Sepuluh partai ini dinyatakan tidak lolos tahapan pendaftaran sehingga tidak bisa mengikuti tahapan penelitian administrasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pendaftaran, KPU menyatakan 10 partai ini tidak mempunyai dokumen pendaftaran yang lengkap.

Kemudian, pelapor yang mewakili 10 parpol ini melaporkan KPU ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tahapan pendaftaran. Bawaslu menerima laporan tersebut dan mulai melakukan persidangan sejak 1 November 2017 yang lalu.

Persidangan diawali dengan sidang pendahuluan untuk memeriksa apakah laporan sudah memenuhi syarat materil dan formil. Kemudian dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan di mana pelapor menyampaikan laporan, alat bukti, menghadirkan saksi dan ahli untuk memperkuat laporannya. Pada sidang pemeriksaan ini juga, KPU sebagai pihak terlapor juga diberi kesempatan untuk memberikan jawaban dan alat bukti.

Bawaslu juga menghadirkan dua ahli pada sidang pemeriksaan, yakni Ahli Hukum Administrasi Riawan Tjandra dan ahli IT dari Kominfo Hasyim Gautama.

Hari ini, Bawaslu mendengarkan kesimpulan dari 10 pelapor dan kesimpulan terlapor. Besok, Bawaslu akan membacakan putusan atas 10 laporan tersebut.

"Kami harapkan pelapor dan terlapor hadir tepat waktu, dan ini sebagai sekaligus undangan kepada KPU dan mohon sekretaris mencatat," ujar Dewi menutup sidang.

Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, Bawaslu bisa menyatakan laporan para palapor terbukti dan tidak terbukti.

Jika terbukti ada pelanggaran administrasi pemilu oleh KPU, maka Bawaslu bisa memberikan beberapa sanksi kepada KPU, antara lain melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pendaftaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, teguran tertulis kepada KPU, terlapor tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu dan sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT