Rohadi Akui Serahkan STNK Mobil Gratifikasi Bupati Indramayu ke Daniel Muttaqien

Panitera PN Jakarta Utara, Rohadi menjadi tersangka kasus suap dalam perkara Saipul Jamil. (Antara)

Oleh: Fana Suparman / AO | Selasa, 14 November 2017 | 21:50 WIB

Jakarta - Mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Rohadi mengaku memberikan gratifikasi berupa mobil Mitsubishi Pajero Sport bernomor polisi B 104 ANA kepada Bupati Indramayu Anna Sophanah. Hal itu diakui Rohadi seusai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Jakarta, Selasa (14/11).

"Yang Pajero itu mengenai gratifikasi murni untuk Bupati Indramayu Anna Sopanah," kata Rohadi. Disebutkan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil gratifikasi Anna itu diserahkannya kepada Daniel Muttaqien, yang merupakan anak dari Anna. Serah terima STNK itu terjadi di sebuah restoran di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

"Mengenai STNK-nya itu diterima oleh saudara Daniel Muttaqien di Rumah Makan Sate Senayan Kebon Sirih," ungkapnya. Daniel merupakan anak kandung Anna dan mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin atau yang akrab disapa Yance. Saat ini, Daniel yang juga anggota DPR tengah diusung DPP Partai Golkar untuk menjadi bakal calon wakil gubernur Jawa Barat mendampingi Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Sementara, Yance yang menjabat sebagai Bupati Indramayu dua periode telah divonis bersalah dalam kasus korupsi pembebasan lahan seluas 82 hektare untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sumur Adem, Indramayu. Sedangkan, Anna sudah pernah diperiksa penyidik KPK pada 20 September 2016.

Dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami dugaan penerimaan sebuah mobil dari Rohadi yang diduga berkaitan dengan pendirian RS Reysa di Indramayu. Rohadi menyebutkan, mobil gratifikasi untuk orang nomor satu di Indramayu itu telah disita penyidik KPK. Rohadi pun mempercayai kalau KPK bakal mengusut kasus gratifikasi itu. "Sudah disita (KPK). Percayakan sama KPK," katanya.

Rohadi ditetapkan KPK sebagai tersangka atas tiga kasus korupsi berbeda. Pertama, Rohadi diduga menerima suap pengurusan perkara pedangdut Saipul Jamil. Dalam kasus itu, Rohadi divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidier tiga bulan kurungan.

Dia juga juga ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dalam kapasitasnya sebagai panitera PN Jakut dan PN Bekasi terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Terakhir, Rohadi ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lantaran diduga menyamarkan sejumlah aset yang diduga diperoleh dari hasil korupsi.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT