Soal Penghayat Kepercayaan, Pemerintah Hati-hati

Perekaman E-KTP. (Antara/Adeng Bustomi)

Oleh: Carlos KY Paath / HA | Rabu, 15 November 2017 | 00:26 WIB

Jakarta – Pemerintah akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencatuman aliran kepercayaan pada kolom Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau e-KTP. Meski begitu, pemerintah juga akan mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum mencantumkan aliran kepercayaan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) bersama sejumlah pihak terkait, mendata terlebih dahulu jumlah penghayat kepercayaan di Tanah Air.

“Koordinasi dengan Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) berapa jumlah aliran kepercayaan yang pasti. Komunikasi dengan jaksa agung muda intel, ada tidak aliran kepercayaan yang masuk kategori sesat. Kami akan hati-hati,” kata Tjahjo, Selasa (14/11).

Dia menuturkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan para tokoh agama. Khususnya, mengenai pencantuman aliran kepercayaan. Diketahui, selama ini hanya enam agama resmi yang dicantumkan pada kolom e-KTP.

“Kami akan sangat hati-hati. Hak sebagai warga negara kita jamin. KTP itu nyawa dia, semua urusan harus ada KTP. Tapi faktor ini faktor sensitif,” tuturnya.

187 Aliran
Pada 7 November 2017, MK mengabulkan uji materi atas Undang-Undang (UU) Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penghayat kepercayaan kini berhak mengisi keyakinannya pada e-KTP.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negero (Kemdagri), Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, jumlah organisasi penghayat mencapai 187, tetapi sejatinya penghayat kepercayaan hanya ada satu di Indonesia.

“Di Indonesia itu, informasi dari Kemdikbud yang namanya penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa itu satu, yang 187 itu nama organisasinya. Seperti yang namanya Sapto Darmo, Marapu, Pangestu itu nama organisasi. Ada 187, tersebar di 13 Provinsi,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj berpendapat, keberadaan para penghayat kepercayaan sepatutnya diakui.

“Kita sebagai bangsa yang bhinneka harus mengakui keberadaan mereka. Tapi yang pasti bukan agama. Agama itu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, mereka (para penghayat kepercayaan) bukan agama itu, tapi kita harus mengakui eksistensi mereka,” kata Said.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT