KPU Siap Jalankan Putusan Bawaslu

Komisioner KPU (kiri ke kanan) Evi Novida Ginitng Manik, Viryan Azis, Wahyu Setiawan, Arief Budiman, Hasyim Asyari, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Ilham Saputra. (Antara)

Oleh: Yustinus Paat / HA | Rabu, 15 November 2017 | 00:32 WIB

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku siap menjalankan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh KPU selama tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019.

KPU dilaporkan oleh perwakilan dari 10 parpol yang dokumennya dinyatakan tidak lengkap pada saat pendaftaran.

"Apapun putusan mengatakan itu final-mengikat, dan KPU karena final-mengikat, KPU akan tindaklanjuti," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol 29, Menteng, Jakarta, Selasa (14/11).

Arief menilai yang dipersoalkan seharusnya bukan Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol, tetapi kelengkapan dokumen pendaftaran parpol.

"Yang dipersoalkan bukan Sipol, yang dipersoalkan adalah kelengkapannya. Andaikan ada atau tidak adanya Sipol, tetapi karena mereka tak bisa melengkapi, kan mereka tak bisa menjadi peserta pemilu," tandas dia.

Bawaslu akan memutuskan laporan 10 partai politik yang gagal mendaftar menjadi peserta pemilu 2019, pada Rabu (15/11) sore. Bawaslu akan memutuskan, apakah KPU sebagai pihak terlapor, terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu pada tahapan pendaftaran atau tidak.

"Dan kami sampaikan bahwa sidang akan dilanjutkan besok hari Rabu Tanggal 15 Nopember 2017, Pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan Putusan Bawaslu atas laporan nomor 001 sampai dengan 010," ujar anggota Bawaslu yang bertindak sebagai Ketua Majelis Pemeriksa Ratna Dewi Pettalolo saat sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu di Lantai 4, Gedung Bawaslu, Jln MH Thamrin 14, Jakarta, Selasa (14/11).

Sepuluh pelapor tersebut adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kubu AM Hendropriyono, Partai Idaman, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bhinneka Indonesia, PKPI kubu Haris Sudarno, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Republik, Partai Rakyat, Parsindo, dan Partai Indonesia Kerja (PIKA)

Mereka dinyatakan tidak lolos tahapan pendaftaran sehingga tidak bisa mengikuti tahapan penelitian administrasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pendaftaran, KPU menyatakan 10 partai ini tidak mempunyai dokumen pendaftaran yang lengkap.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT