Mensesneg Bertemu KPU Bahas Fasilitas Pemilu

Pratikno. (Antara)

Oleh: Yustinus Paat / HA | Rabu, 15 November 2017 | 02:12 WIB

Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol No 29, Menteng, Jakarta pada Selasa (14/11). Praktikno diterima oleh Ketua KPU Arief Budiman dan komisioner KPU lainnya.

Menurut Pratikno, pertemuan tersebut digelar karena beberapa waktu sebelumnya Ketua KPU melontarkan rencana bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan perkembangan tahapan pemilu.

"Jadi sekaligus kita melaporkan beberapa hal, sehubungan dengan tugasnya pemerintah ini kan memfasilitasi tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu," ujar Pratikno di Kantor KPU.

Dia mengaku banyak hal yang dibicarakan dengan KPU dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal tersebut antara lain kotak suara yang transparan, kendala sosialisasi pemilu dan dukungan pemerintah, keberadaan infrastruktur KPU seperti gedung-gedung KPU sampai upaya antisipasi di daerah rawan konflik.

"Jadi kita membahas itu, konteksnya sekali lagi adalah kita sebagai negara memfasilitasi KPU sebagai pelaksana sehingga pemilu berjalan sukses dan damai," tandas dia.

Terkait usulan membangun gedung KPU, Bawaslu dan DKPP menjadi satu gedung saja, Pratikno mengatakan akan mengevaluasi usulan tersebut. Pasalnya, pemerintah sedang melakukan moratorium pembangunan gedung secara selektif.

"Jadi prinsipnya moratorium tetapi dibuka pada saat urgent bila memang urgent diperlukan," ungkap dia.

Anggaran Terbatas
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bahwa sesuai perintah Undang-Undang, KPU harus melaporkan perkembangan tahapan penyelenggaraan pemilu kepada pemerintah dan DPR. Karena itu, kata Arief, KPU telah menyampaikan ke Mensesneg bahwa pihaknya ingin bertemu presiden untuk melaporkan tahapan pemilu.

"Ya, kami sampaikan keterbatasan anggaran kami terutama karena adanya perintah baru di dalam UU, misalnya pembiayaan kampanye, kotak suara transparan. Tadi kami sampaikan semua kalau memilih desain ini kita butuh anggaran berapa dan seterusnya. Prinsip KPU memilih yang efektif dan efisien, bagus dan murah," tutur dia.

Kedua, KPU juga menyampaikan sosialisasi pemilu berbasis keluarga. Yang dibicarakan bukan hanya kebutuhan anggaran sosialisasinya, tetapi juga tenaga pendukung di daerah.

"Pak menteri katakan siap bantu nanti kementerian mana yang cocok model dan strategi KPU, bisa Kominfo, Kemenpora, Kemendibud, tapi pesan menteri jangan sampai kegiatan sosialisasi pemerintah dianggap mencampuri," tutur dia.

Lebih lanjut, Arief menyampaikan ke Pratikno bahwa banyak KPU daerah yang belum mempunyai infrakstruktur seperti gedung Kantor. Pratikno akan menyampaikan secara khusus terkait gedung kantor KPU yang belum memadai di sejumlah daerah, kata Arief.

"Ya nanti katanya akan disampaikan khusus ke presiden. Kami sampaikan bukan hanya pusat tapi gedung di beberapa kabupaten/kota ditarik kembali oleh pemda. Nah itu yang kami nanti, pemerintah beri perhatian soal ini," pungkas dia.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT