Pekerja Informal Dinilai Butuh Perhatian Pemerintah

Pekerja Informal Dinilai Butuh Perhatian Pemerintah
Talkshow "Lapangan Kerja Makin Sedikit, Apa Solusinya?" di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta, Rabu (15/11). ( Foto: Beritasatu Photo/Dwi Reka Barokah )
Dwi Reka Barokah / FER Rabu, 15 November 2017 | 23:02 WIB

Jakarta - Teknologi yang semakin berkembang di industri cukup memberikan dampak pada tersedianya lapangan pekerjaan. Akibatnya, jumlah pekerja di sektor informal semakin meningkat.

"Teknologi itu akan berdampak pada lapangan kerja, dan hal itu tidak bisa dibantah. Namun, persoalannya kembali kepada bagaimana pemerintah bisa melindungi pekerja, baik formal maupun informal sehingga bisa memberikan kepastian, kenyaman dan mereka lebih produktif," kata Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen OPSI), Timboel Siregar, di Jakarta, Rabu (15/11).

Menurutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat pekerja informal di Indonesia mencapai 58,35 persen. Sedangkan sektor formal hanya 41,65 persen. Maka, sektor informal mampu menyerap lebih banyak angkatan kerja.

"Permasalahannya kalo kita lihat sektor informal saat ini, hanya sekedar ada, tanpa pemerintah menjamin perlindungannya. Misalnya kesehatannya, kematiannya, jaminan kecelakaan kerjanya, kemudian bagaimana jaminan hari tuanya," kata dia.

Timboel menambahkan, keberadaan sektor informal cukup mempengaruhi peredaran barang dan jasa di kalangan masyarakat. Hingga akhirnya mampu mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

"Apabila sektor informal tidak dilindungi, artinya peredaran barang dan jasa itu juga akan terganggu," jelasnya.

Timboel menambahkan, ada potensi memperluas lapangan kerja di sektor perikanan dan pariwisata. Kekayaan laut dan tempat-tempat wisata Indonesia yang menarik perhatian banyak negara seharusnya dapat membuka lapangan kerja yang luas.

"Harus ada dorongan kepada sektor-sektor unggulan ini, supaya perluasan lapangan kerjanya itu terbuka dengan baik," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com