KPK Bantarkan Penahanan Novanto di RSCM

Ketua DPR RI Setya Novanto (terbaring) setibanya di RSCM, Jakarta Pusat, Jumat 17 November 2017. Ketua DPR RI Setya Novanto, dibawa dari Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau ke RS Cipto Mangunkusumo (RSCM). Ia dipindah dengan alasan untuk kebutuhan pemeriksaan lebih lanjut. (BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao)

Oleh: Fana Suparman / JAS | Jumat, 17 November 2017 | 22:04 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantarkan penahanan Ketua DPR, Setya Novanto demi kepentingan medis. Diketahui, Novanto saat ini dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Pembantaran ini dilakukan lantaran tim dokter perlu melakukan observasi terhadap kondisi kesehatan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP itu pascakecelakaan pada Kamis (16/11) malam.

"Menurut hasil pemeriksan di RSCM sampai hari ini masih dibutuhkan perawatan lebih lanjut atau rawat inap, maka KPK melakukan pembantaran SN (Setya Novanto), sehingga perawatan akan dilakukan di RSCM," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/11).

Selama masa pembantaran penahanan ini, perawatan Novanto di RSCM akan dijaga oleh tim KPK dengan dibantu pihak Kepolisian. Meski jam besuk disesuaikan kebijakan rumah sakit, Febri memastikan para pihak yang ingin menjenguk Novanto harus atas seizin KPK sebagaimana perlakuan terhadap tersangka yang ditahan di rutan.

"Ada beberapa perlakuan yang sama antara proses penahanan yang dilakukan di rutan KPK dengan pembantaran penahanan. Untuk jenguk atau besuk disesuaikan dengan jadwal rumah sakit karena lokasinya di rumah sakit disesuaikan jadwal rumah sakit. Tetapi siapa saja yang bisa mendatangi tersangka harus seizin KPK sama seperti perlakuan yang dilakukan pihak-pihak dalam masa penahanan," katanya.

Pembantaran ini tidak mengurangi masa penahanan terhadap Novanto. Namun, Febri memastikan KPK akan terus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait perkembangan kesehatan Novanto. Kondisi kesehatan ini penting agar Novanto dapat menjalani proses hukum yang menjeratnya.

"Kami berkoordinasi lebih lanjut dengan dokter apakah perkembangan kesehatan yang bersangkutan kalau sudah membaik karena koordinasi kami lakukan terus dan percaya objektivitas RSCM dan koordinasi dengan IDI kalau fit to be questioned atau fit to stand in trial berdasarkan putusan dokter proses pemeriksaan bisa dilakukan termasuk dalam persidangan," katanya.

Diberitakan, KPK telah mengirimkan surat kepada Kepolisian dan Interpol untuk memasukkan nama Novanto dalam daftar pencarian orang (DPO). Status buron ini disematkan lantaran setelah 1x24 jam sejak terbitnya surat perintah penangkapan, Novanto tak kunjung koperatif dan menyerahkan diri kepada KPK.

Di tengah upaya KPK mencari dan menangkapnya, Novanto mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Permata Berlian, Jakarta Selatan pada Kamis (16/11) malam. Mobil Toyota Fortuner berpelat nomor B 1732 ZLO yang ditumpanginya menabrak tiang listrik. Meski duduk di kursi penumpang baris kedua, Novanto disebut sempat pingsan dan terluka. Akibatnya, Novanto pun dibawa ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Tim penyidik yang mendatangi rumah sakit berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan tim dokter yang menangani Novanto. Dari hasil pemeriksaan, tim dokter dan penyidik membawa Novanto ke RSCM untuk dilakukan pemeriksaan medis dan tes MRI. Sebelum berangkat ke RSCM, tim penyidik memperlihatkan dan membacakan surat perintah penahanan terhadap Novanto.

Penahanan ini dilakukan lantaran berdasarkan bukti yang cukup Novanto diduga keras melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek e-KTP bersama sejumlah pihak lain.

"Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Klas I Jakarta Timur cabang KPK selama 20 hari ke depan terhitung sejak 17 November 2017 hingga 6 Desember 2017 mendatang," katanya.

Namun, Novanto dan tim kuasa hukum menolak menandatangani berita acara penahanan dan berita acara penolakan penahanan. Novanto juga menolak menandatangani berita acara pembantaran penahanan dan berita acara penolakan pembantaran penahanan.

Tim penyidik pun menyerahkan berita acara itu kepada istri Novanto, Deisti Astiani Tagor. Meski Novanto dan kuasa hukum menolak menandatangai berkas acara penahanan dan berkas acara pembantaran penahanan, Febri memastikan KPK akan terus mengusut kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun.

"KPK akan terus berjalan menangani kasus e-KTP ini. Sejak awal, kami sudah mengimbau pada sejumlah pihak, termasuk SN untuk koperatif dengan proses hukum, memenuhi kewajiban untuk datang jika dipanggil sebagai saksi atau tersangka dan bahkan KPK telah menyampaikan kemungkinan SN untuk menyerahkan. Namun, hal itu tidak dilakukan," katanya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT