Puspom TNI Bantah Panggil Paksa Mantan KSAU Soal Heli AW 101

Penyidik KPK melakukan pemeriksaan fisik pada Helikopter Agusta Westland (AW) 101 di Hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 24 Agustus 2017. (Antara/Widodo S Jusuf)

Oleh: Hotman Siregar / FMB | Minggu, 19 November 2017 | 11:22 WIB

Jakarta -  Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Letjen Dodik Widjanarko menegaskan belum ada surat panggilan paksa terhadap mantan KSAU Marsekal (Purn) TNI Agus Supriatna terkait kasus dugaan korupsi pembelian Helikopter AugustaWestland (AW) 101.

"Belum, nanti kalau sudah ada pasti diberitahu. Kalau belum kan bisa mungkin ada," kata Dodik saat dihubungi di Jakarta, Minggu (19/11).

Ia menjelaskan dalam undang-undang memang jelas ketentuannya demikian yakni apabila sudah dipanggil sekali atau dua kali dikomunikasikan tapi tidak ada respon sama sekali, maka akan dilakukan jemput paksa.

"Ya terpaksa dipanggil paksa, kan undang-undangnya begitu," ujarnya.

Menurut dia, pihaknya sudah dua kali memanggil Agus dan progresnya ada jawaban dari yang bersangkutan bahwa belum bisa memenuhi undangan panggilan tersebut karena masih ada kegiatan di luar kota dan berobat.

"Maksudnya ada kegiatan lah," jelas dia.

Namun demikian, Dodik mengatakan meski Agus tidak mau memberikan keterangannya maka pemberkasan terhadap tersangka lain kasus pembelian Heli AW101 ini akan tetap dilanjutkan.

"Saya kira tetap lanjut, kan hanya melengkapi saja wujud daripada mekanisme yang benar," katanya.

Akan tetapi, kata Dodik, untuk pelimpahan berkas perkara Heli AW101 ini menunggu hasil audit investigasi kerugian negara dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rencananya, dalam waktu dekat akan diserahkan audit BPK agar bulan ini berkas bisa diserahkan ke Oditur Militer Tinggi.

"Jadi tinggal kita menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPK, janjinya dalam minggu ini sudah tuntas. Perkiraan minggu depan sudah dituntaskan oleh tim auditornya BPK, baru pemberkasan dilengkapi. Sekarang berkas sudah 90 persen," tandasnya.

Untuk diketahui, ‎dugaan korupsi pembelian Heli AW101 terbongkar lewat kerja sama antara TNI dan KPK. Bahkan, sudah ada enam tersangka yang ditetapkan terkait kasus ini yakni lima dari unsur militer dan satu merupakan unsur sipil yang adalah pengusaha.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT