KPK Beberkan Aliran Dana Proyek E-KTP dalam Dakwaan Novanto

Tersangka yang juga Ketua DPR Setya Novanto (tengah) menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 5 Desember 2017. (Antara/Adam Bariq)

Oleh: Fana Suparman / JAS | Kamis, 7 Desember 2017 | 10:07 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Ketua DPR Setya Novanto ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam surat dakwaan tersebut, KPK membeberkan aliran dana proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun ke sejumlah pihak, seperti anggota DPR hingga pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

"Ada dari anggota DPR, ada dari kementerian, nanti kita lihat didakwaan saja," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/12) malam.

Tak hanya aliran dana ke sejumlah pihak, Febri menyatakan, dalam dakwaan ini pihaknya juga akan mengungkap keuntungan yang diperoleh Novanto dari proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. ‎Menurutnya, aliran dana dan keuntungan yang diperoleh Novanto belum pernah dipaparkan KPK dalam dakwaan terhadap tiga terdakwa sebelumnya, yakni dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Ada sejumlah pihak yang diduga diuntungkan termasuk akan diuraikan dugaan tersangka SN diuntungkan dari proyek e-KTP ini. Itukan belum ada di dakwaan sebelumnya kan," tuturnya.

Untuk memperkuat dakwaan terhadap Novanto, KPK juga menyertakan seluruh dokumen dan alat bukti seperti berita acara pemeriksaan (BAP) sejumlah saksi dan ahli, berita acara penyitaan, berita acara penahanan serta daftar barang bukti.

"Kita lampirkan semua dokumen-dokumen yang disyaratkan KUHAP," katanya.

Selama proses penyidikan terhadap Novanto, KPK telah memeriksa sekitar 99 orang saksi. Hampir 100 saksi itu diperiksa selama proses penyidikan sejak Novanto ditetapkan kembali sebagai tersangka pada 31 Oktober 2017 lalu.

"Total 99 orang saksi telah diperiksa untuk tersangka SN (Setya Novanto) dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik sejak KPK menetapkan SN kembali sebagai tersangka pada 31 Oktober 2017," ungkap Febri.

Dipaparkan, sebagian saksi tersebut berasal dari unsur pihak swasta yang merupakan anggota Konsorsium PNRI yang menggarap proyek e-KTP. Terdapat juga unsur saksi yang berasal dari anggota dan mantan anggota DPR, notaris, pengacara PNS dan pejabat Kementerian Dalam Negeri, mantan Menteri Dalam Negeri hingga auditor dan PNS BPKP.

"Yang cukup banyak dari pihak swasta atau dari konsorsium yang diperiksa sebelumnya termasuk saksi baru," jelasnya.

Selain saksi-saksi yang sudah didapat keterangannya, dikatakan Febri, pihaknya juga telah memiliki sejumlah bukti, baik bukti yang ada di dalam maupun di luar negeri. Dengan dokumen, dan saksi-saksi ini, KPK yakin dapat membuktikan tindak pidana yang dilakukan Novanto.

"Kami yakin dengan kekuatan bukti yang kita ajukan di PN Jakpus dan akan diproses di persidangan Tipikor," ujarnya.

Pelimpahan berkas ini dilakukan KPK sehari sebelum dimulainya sidang gugatan praperadilan Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Kamis (7/12). Dengan pelimpahan ini, gugatan praperadilan Novanto terancam digugurkan hakim tunggal Kusno yang memimpin persidangan.

Febri membantah pelimpahan berkas ini merupakan strategi KPK untuk menghindari gugatan praperadilan Novanto. Apalagi, proses penyidikan Novanto terbilang cepat sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 31 Oktober 2017 hingga dilimpahkan 6 Desember 2017. Febri menjelaskan, berkas penyidikan Novanto cepat selesai karena ada beberapa kesamaan dengan tersangka lain yang sudah menjalani proses persidangan.

"Tersangka dalam KTP elektronik ini memiliki sejumlah kesamaan mulai dari Irman, Sugiharto Andi Agustinus," katanya.

Menurut Febri, dengan sejumlah kesamaan itu tim penyidik dan jaksa penuntut hanya menambahkan beberapa hal yang menajamkan keterlibatan Novanto dalam kasus korupsi rugikan uang negara hingga Rp 2,3 triliun. Hal ini lantaran konstruksi kasusnya sudah tergambarkan dalam proses penyidikan dan persidangan Irman, Sugiharto dan Andi Narogong.

"Itu berarti konstruksi kasusnya sudah kita dapatkan dari jauh-jauh hari sejak proses Irman dan Sugiharto, tinggal menambahkan beberapa hal spesifik saja," paparnya.

Untuk menajamkan keterlibatan Novanto, KPK pun telah memeriksa sejumlah saksi baru. Menurutnya, para saksi ini belum pernah diperiksa dalam kasus e-KTP. Selain itu, keterlibatan Novanto juga diperkuat dengan kesaksian Andi Narogong yang membeberkan peran Novanto di persidangan.

"Termasuk juga keterangan dari terdakwa Andi Agustinus karena itulah waktu yang diperlukan untuk proses memproses berkas dan juga dakwaan untuk SN itu bisa lebih cepat untuk berkas yang lain," katanya.

Dalam proses penyidikan ini, Novanto berulang kali mangkir dari pemeriksaan penyidikan. Bahkan, Novanto sempat diburu KPK dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Febri enggan berandai-andai hal-hal tersebut akan memberatkan Novanto di proses persidangan.

Menurutnya, faktor yang meringankan dan memberatkan akan terlihat setelah jaksa membacakan surat tuntutan. Namun, mangkirnya Novanto hingga masuk dalam DPO dipastikan menjadi salah satu poin yang dipertimbangkan KPK.

"Untuk hal yang meringankan dan memberatkan itu nanti kita lihat dan pertimbangkan setelah akan mengajukan tuntutan. Jadi jaksa akan mengajukan itu dan nanti hakim juga kan mempertimbangkan. Tapi tentu apa yang terjadi ketika yang bersangkutan masuk di DPO dari surat KPK, kita panggil beberapa kali tidak datang, tentu itu akan menjadi salah satu poin dalam penanganan perkara ini. Nah apakah itu masuk nanti di faktor yang memberatkan, nanti kita pertimbangkan setelah proses pembuktian selesai," katanya.

Febri menyatakan, setelah pelimpahan berkas, KPK saat ini menunggu penetapan majelis hakim dan jadwal sidang perdana Novanto. Setidaknya dalam tiga hari, pengadilan akan menentukan majelis hakim dan jadwal persidangan.

"Jadi domain ada di PN Jakpus. Kita tinggal tunggu penetapan majelis dan juga jadwal sidang," katanya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT