Andi Narogong Bakal Bantu KPK Bongkar Kasus E-KTP

Andi Narogong. (Antara/Muhammad Adimaja)

Oleh: Fana Suparman / AB | Kamis, 7 Desember 2017 | 12:50 WIB

Jakarta - Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong berkomitmen membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus korupsi e-KTP yang menjeratnya sebagai terdakwa. Komitmen itu ditunjukkan Andi Narogong dengan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) kepada KPK. Andi mengajukan permohonan untuk menjadi JC kepada KPK sejak September 2017 lalu.

"KPK telah menerima permohonan terdakwa Andi Agustinus sebagai JC pada September 2017," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (7/12).

Menurutnya, KPK masih mempertimbangkan sejumlah hal sebelum menyematkan status JC kepada Andi Narogong, di antaranya Andi akan bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya, memberikan keterangan yang konsisten di persidangan hingga membuka peran pihak lain yang lebih tinggi.

"Seluruh pertimbangan tersebut dijadikan dasar keputusan pemberian JC atau tidak. Sikap KPK akan disampaikan sebagai salah satu pertimbangan JPU dalam tuntutan terhadap terdakwa (Andi Narogong)," kata Febri.

Dengan permohonan tersebut berarti semua terdakwa kasus e-KTP yang diajukan KPK ke persidangan telah mengajukan diri sebagai JC. Sebelumnya, dua terdakwa Irman dan Sugiharto yang merupakan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) juga mengajukan diri menjadi JC. Bahkan, Irman dan Sugiharto telah mengembalikan uang kepada KPK.

Sebelumnya, KPK telah mengabulkan status JC bagi Irman dan Sugiharto. Namun, di tingkat banding, status JC bagi Irman dan Sugiharto ditolak dan hukuman keduanya diperberat. Saat ini, KPK masih menunggu putusan kasasi, termasuk status JC bagi Irman dan Sugiharto.

"Kami ingatkan juga bahwa jika posisi JC dikabulkan hingga di pengadilan, maka nantinya hal tersebut akan menguntungkan terdakwa karena dapat menjadi pertimbangan yang meringankan dan mendapatkan hak jika diputus bersalah, seperti remisi dan pembebasan bersyarat sesuai aturan yang berlaku. Bagi penanganan perkara pokok, dalam hal ini (pengajuan diri sebagai JC) juga bagus karena dapat membongkar pelaku yang lebih besar," katanya.

Dalam persidangan sebelumnya, Andi membeberkan peran sejumlah pihak dalam proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. Bahkan, Andi menyatakan,‎ Irman yang saat proyek e-KTP bergulir menjabat dirjen dukcapil Kemdagri, Azmin Aulia yang merupakan adik mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, serta Ketua DPR Setya Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR, memiliki peran penting dalam proyek yang menelan anggaran Rp 5,9 triliun tersebut.

Irman dan Azmin disebut Andi sebagai salah satu kunci proyek milik Kemdagri tersebut. Kemudian, Andi menyebut Setya Novanto telah membantu dalam urusan anggaran proyek e-KTP dan penyaluran fee untuk para anggota DPR.

Samsul Huda, kuasa hukum Andi, berharap permohonan JC yang diajukan kliennya dikabulkan pimpinan KPK. Menurut Samsul, kliennya sudah bersikap kooperatif sejak mengajukan diri menjadi JC dalam kasus korupsi e-KTP ini.

"Ya, dengan sikap kooperatifnya Andi kami harap KPK memberikan JC kepada yang bersangkutan,” harapnya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT