PDIP Kecam Klaim Sepihak AS atas Yerusalem Timur

Hasto Kristiyanto (Antara/Muhammad Adimaja)

Oleh: Asni Ovier / Markus Junianto Sihaloho / AO | Kamis, 7 Desember 2017 | 13:21 WIB

Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengecam klaim sepihak Amerika Serikat (AS) yang mengakui Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Israel. Sikap PDIP itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Kamis (7/12).

“Mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina yang mencakup wilayah Yerusalem Timur adalah konsistensi sikap politik PDIP. Kita diajarkan bahwa hakekat kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan solusi atas Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan harus melibatkan Palestina, tidak bisa dilakukan sepihak,” ujar Hasto.

Dikatakan, sikap PDIP tersebut selain berakar kuat dari perintah konstitusi, juga berpihak dari sejarah di mana Konferensi Asia Afrika telah memberikan legitimasi yang kuat bagi Palestina untuk diperjuangkan sebagai negara yang merdeka seutuhnya.

“Bahkan, pada 1962, Bung Karno secara konsisten menolak kehadiran Israel dan Taiwan dalam Asian Games 1962, meski dengan konsekuensi dikeluarkan dari Komite Olimpiade Internasional. Bung Karno tidak tunduk pada tekanan tersebut, malah berinisiasi membentuk Games of The New Emerging Forces (Ganefo) sebagai tandingan olimpiade. Betapa bangganya kita sebagai bangsa dengan ketegasan dan kedaulatan politik seperti itu,” ujarnya.

PDIP, kata Hasto, meminta Pemerintah RI melalui menteri luar negeri agar secepatnya menggalang dukungan internasional. Pemerintah perlu meminta PBB agar mengeluarkan resolusi menolak klaim AS terhadap Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Israel.

“Upaya mendukung kemerdekaan Palestina seutuhnya harus menjadi pegangan seluruh diplomasi internasional yang dilakukan Pemerintah RI. Pada saat bersamaan, upaya Presiden AS Donald Trump memindahkan kedutaa besar mereka di Yerusalem Timur untuk tidak dilakukan terlebih dulu guna mencegah ketegangan lebih lanjut,” kata Hasto.

Atas sikap politik itu, PDIP menugaskan anggota fraksi partai di Komisi I DPR untuk mengambil tindakan aktif dan progresif guna menjalankan sikap politik partai tersebut.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT