Pengakuan Trump Bahayakan Proses Perdamaian di Timur Tengah

Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump tiba di Capitol, Washington DC, Amerika Serikat, 20 Januari 2017. (AFP/Saul Loeb)

Oleh: Hotman Siregar / WBP | Kamis, 7 Desember 2017 | 13:19 WIB

Jakarta - Tindakan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel dinilai melanggar hukum internasional. Tak hanya itu, pengakuan itu membahayakan proses perdamaian di Timur Tengah.

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyatakan, Dewan Keamanan PBB dalam beberapa dekade terakhir sudah mengeluarkan berbagai resolusi yang menegaskan bahwa pendudukan Israel atas sebagian wilayah Jerusalem di Palestina adalah ilegal. Sebuah Resolusi DK PBB itu final dan mengikat bagi seluruh negara anggota PBB termasuk Amerika Serikat. “DK PBB misalnya pernah mengeluarkan Resolusi 242 tahun 1967 yang memerintahkan Israel untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang direbutnya melalui perang termasuk Yerusalem,” ujar Charles, Kamis (7/12).

Selanjutnya, kata Charles, ada Resolusi 476 DK PBB tahun 1980 dimana PBB tidak mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel, dan memerintahkan seluruh anggota PBB untuk memindahkan kedutaan besarnya dari kota Jerusalem. Buntutnya tidak ada satu negara pun hari ini yang memiliki kedutaan besar di Jerusalem.

“Pemerintah harus segera mengutuk langkah AS yang memberikan pengakuan atas Jerusalem sebagai ibu kota negara Israel. Dalam forum PBB Indonesia harus menyuarakan dan mengingatkan agar resolusi-resolusi DK PBB terkait Yerusalem bisa ditegakkan,” katanya.

Bahkan, Indonesia bisa berperan dalam menggalang negara-negara anggota PBB untuk menginisiasi sebuah resolusi dalam forum Sidang Umum PBB yang menegaskan kembali bahwa Jerusalem bukan ibu kota Israel. Langkah terakhir Trump ini sangat membahayakan proses perdamaian yang sudah diupayakan selama puluhan tahun.

“Bahkan ini bisa menjadi amunisi tambahan bagi kelompok-kelompok yang kerap membajak isu Palestina untuk menyebarkan paham radikal dan melakukan aksi-aksi terorisme,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT