Ibu Kota Provinsi Kalbar Direncanakan Pindah

Ibu Kota Provinsi Kalbar Direncanakan Pindah
Ratusan warga Tionghoa melaksanakan ritual mandi bakcang di Sungai kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat, 9 Juni 2016. ( Foto: Suara Pembaruan/Sahat Oloan Saragih )
Sahat Oloan Saragih / FMB Jumat, 8 Desember 2017 | 09:52 WIB

Pontianak - Saat ini kota Pontianak memiliki fungsi yang sangat kompleks yaitu mulai dari sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesahatan, pusat permukiman, pusat industri, serta pusat perdagangan dan jasa. Kondisi ini menyebabkan kesemrawutan ruang, khususnya di sekitar wilayah kota Pontianak.

Oleh karena itu, beberapa fungsi tertentu di Kota Pontianak perlu dikurangi dan dialihkan ke wilayah lainnya termasuk untuk mendukung pengembangan wilayah urban ataupun rural area. Salah satu fungsi yang akan dikurangi secara khusus adalah Ibu Kota Provinsi Kalbar.

Hal itu dikatakan Ketua Bapeda Pemprov Kalbar Ahi MT saat rapat pembahasan laporan akhir kajian Studi Kelayakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis (7/12).

Ia mengatakan latar belakang dilaksanakannya studi kelayakan pemindahan pusat pemerintahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat yaitu meningkatnya laju pertumbuhan penduduk kota Pontianak dari 0,7 persen per tahun pada periode 1990-2000, menjadi 1,8 persen per tahun pada periode 2010-2015. Rata-rata kepadatan penduduk 5.548 jiwa/km2 pada tahun 2015. Alih fungsi lahan dari daerah resapan air, menjadi daerah pemukiman.

Selanjutnya terjadinya penurunan kualitas lingkungan Kota Pontianak. Serta Kota Pontianak memiliki fungsi yang sangat komplek yang menyebabkan kesemrawutan ruang.

Agenda pemindahan pusat pemerintahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat serta pengembangan kawasan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat didasarkan pada adanya kebutuhan ruang untuk pengembangan Provinsi Kalbar. Jadi mengacu pada kajian prastudi pemindahan pusat pemerintahan tahun 2016, terdapat beberapa aspek penilaian yang mendasari.

"Jadi pusat pemerintahan di Kota Pontianak dinilai layak dipindahkan, aspek-aspek itu meliputi legalitas (kesesuaian dengan tata ruang), kebutuhan pengembangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu juga daya dukung dan daya tampung lahan, sarana dan prasarana, transportasi, ekonomi dan finansial," kata Ahi.

Saat ini ada tiga saran untuk tujuan lokasi pengembangan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yaitu pada zona I berada di daerah Sungai Ambawang di Kabupaten Kubu Raya, zona II di Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dan zona III di Sekitar perbatasan Pal 20 Bagian Kabupaten Mempawah.

Diharapkan, pemindahan fungsi Kota Pontianak yaitu sebagai Ibu Kota Provinsi Kalbar dapat segera direalisasikan. Sehingga banyaknya fungsi kota Pontainak yang menyebabkan terjadinya kesemrawutan kota dapat teratasi sedikit demi sedikit



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE