CSIS: Elite di Indonesia Belum Siap Berdemokrasi

ilustrasi pilkada (Istimewa)

Oleh: Yustinus Paat / WBP | Sabtu, 9 Desember 2017 | 16:27 WIB

Jakarta - Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips Vermonte mengatakan ada dua situasi berbeda di Indonesia. Di satu pihak, elite politik Indonesia belum siap berdemokrasi. Sementara masyarakat Indonesia sangat antusias berdemokrasi.

Hal ini terkonfirmasi dari hasil indeks Keadaan Demokrasi Global (The Global State of Democracy) tahun 2015 yang dilakukan International Institute for Democracy and Elektoral Assistance (International IDEA).

"Kalau lihat partisipasi masyarakat sipil dan partisipasi di pemilu dan pemilu daerah, indeks kita tinggi dibandingkan negara-negara Asia Pasifik. Sementara terkait elite, misalnya parlemen, dan lain-lainnya, indeksnya stagnan dan tidak berubah. Bisa disimpulkan sedikit, masyarakat kita antusias berdemokrasi, berpartisipasi dengan cara-cara demokratis, tetapi dari sisi elite justru stagnan," ujar Philips dalam diskusi di Media Center KPU, Menteng, Jakarta, Jumat (8/12).

Selain Philips, diskusi bertajuk "Mengukur Ketahanan Demokrasi Indonesia dalam Skala Global Melalui Indeks Global State of Democracy" ini, dihadiri Direktur Asia Pasifik International IDEA Leena Rikillä Tamang dan Ketua KPU Arief Budiman.

Philips mendorong pemilih untuk memilih dengan cerdas para calon pemimpin. Selain itu, calon pemimpin bisa menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen. "Saya kira ada juga elite yang punya komitmen terhadap demokrasi, tapi kan kita juga bicara persoalan partai macam-macam, oligarki partai, ketergantungan pendanaan pada orang-orang yang punya modal sehingga orang dalam partai yang punya komitmen perjuangan mereka lebih berat dibandingkan masyarakat yang bisa partisipasi secara politik," ungkap dia.

Masa depan demokrasi Indonesia, kata Philips, sangat tergantung pada komitmen para elite untuk menjaga demokrasi, siapa pun pemimpinnya. Masyarakat, menurut dia, sudah punya kesetiaan terhadap demokrasi. "Selain itu, perlu memperkuat ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, ekonomi yang lemah bisa mendeligitimasi demokrasi. Meskipun demokrasi dan ekonomi atau kesejahteraan tidak berbanding lurus," tandas dia.

Lebih lanjut, Philips menilai perlu merefleksi kembali sistem pemilu. Jangan sampai sistem pemilu mendorong terjadinya peluang korupsi. Dalam konteks itu, penyebab korupsi jangan hanya dilihat sebagai persoalan individu, tetapi bisa disebabkan sistem.

"Kita kan menggunakan proporsional daftar terbuka, di mana banyak calon yang mendaftar dan tentunya banyak uang yang beredar. Semakin banyak uang, peluang korupsi juga semakin besar," pungkas dia.

Sebagaimana diketahui, Indeks The Global State of Democracy tahun 2015 yang dilakukan oleh International IDEA, mengukur beberapa indikator, yakni pemerintahan perwakilan, hak-hak asasi, pengendalian pemerintahan, administrasi yang imparsial dan keterlibatan partisipatif.

Berikut indeks The Global State of Democracy tahun 2015 untuk Indonesia:

1. Pemerintahan perwakilan: 0,71 (rata-rata regional: 0,51 dan rata-rata global: 0,58)
- Pemilu yang bersih: 0,73
- Partai politik yang bebas: 0,62
- Pemerintah yang dipilih: 1
- Hak pilih inklusif: 1

2. Hak-hak asasi: 0,57 (rata-rata regional: 0,53 dan rata-rata global: 0,59)
- Kebebasan sipil: 0,7
- Akses menuju keadilan: 0,53
- Hak-hak dan keseteraan sosial: 0,48

3. Pengendalian pemerintahan: 0,61
- Parlemen yang efektif: 0,65
- Kemandirian judisial: 0,50
- Integritas media: 0,54

4. Administrasi yang imparsial: 0,45
- Ketiadaan korupsi: 0,38
- Pelaksanaan yang dapat diperkirakan: 0,48

5. Keterlibatan partisipatif: 0,82 (rata-rata regional: 0,58 dan rata-rata global: 0,63)
- Partisipasi pemilu: 0,80
- Pemilu-pemilu subnasional: 0,67
- Demokrasi langsung: 0




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT