Mengapa Fadli Zon yang Ditetapkan Menjadi Plt Ketua DPR?

Fadli Zon. (Antara)

Oleh: Nurlis E Meuko / NEF | Senin, 11 Desember 2017 | 23:42 WIB

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengunggah sejumlah artikel dari berbagai media online yang memberitakan tentang dirinya yang sudah ditetapkan sebagai pelaksana tugas (plt) ketua DPR sejak Senin 11 Desember 2017.

Setidaknya, ia telah menyebar 10 artikel pemberitaan tentang peristiwa penting menyangkut tampuk pimpinan DPR itu setelah Setya Novanto menyatakan mundur dari jabatan sebagai ketua DPR setelah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik.



Surat pernyataan pengunduran diri Setya itu bertanggal 6 Desember 2017 dan dibacakan dalam rapat paripurna DPR tanggal 11 Desember 2017.

Selanjutnya ditetapkan ditetapkan Plt Ketua DPR adalah wakil ketua bidang korpolkam.

"Tadi kami sudah rapat dengan Pak Fahri Hamzah dan disetujui dengan Pak Taufik Kurniawan karena Pak Agus Hermanto tidak berada di tempat," ujar politisi Partai Gerindra itu di kompleks parlemen, Jakarta, sebagaimana dikutip antaranews.com.

Berdasarkan Pasal 87 Ayat 3 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) disebutkan dalam hal salah satu seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya, anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang diantara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai ditetapkannya pimpinan definitif.

Fadli menjelaskan akan menjalankan tugas plt ketua sampai dengan adanya ketua atau pimpinan yang definitif. Jika masa sidang berikutnya Golkar tak kunjung menetapkan, maka Fadli Zon akan tetap menjabat plt ketua DPR.

"Kita ikuti aturan undang-undang. Tak disebutkan batas waktu," katanya kepada wartawan. 

Dia mengatakan ketua DPR definitif akan diajukan oleh Partai Golkar melalui Fraksi Golkar pada waktu yang ditetapkan. Pengajuan itu kemungkinan setelah masa reses berakhir, yaitu pada masa sidang mendatang yang akan dimulai pada 9 Januari 2018.



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan setelah penunjukan Fadli, pimpinan DPR mengirimkan dua surat, yaitu kepada Presiden Joko Widodo dan DPP Partai Golkar.





Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT