Novanto Diyakini Batal Bebas di Praperadilan

Tersangka kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto (tengah) memasuki ruang sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 13 November 2017. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Novanto siang ini sedang di skors, lantaran Novanto mengaku sakit dan dilakukan pemeriksaaan kesehatan. (BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao)

Oleh: Erwin C Sihombing / JAS | Rabu, 13 Desember 2017 | 21:30 WIB

Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto diyakini batal bebas melalui forum praperadilan, selepas pembacaan surat dakwaan setebal 56 halaman usai dibacakan tim penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12) malam.

Kuasa hukum Novanto, Maqdir Ismail menyatakan sudah tidak ada harapan lagi memenangi gugatan praperadilan. Malahan dia meyakini vonis yang bakal dibacakan hakim Kusno di PN Jaksel, Kamis (14/12), memutus permohonan pemohon gugur.
"Kalau dakwaan sudah dibacakan seperti ini, gugur sudah," kata Maqdir.

Seusai mendengarkan dakwaan penuntut umum, pihak Novanto menyatakan mengajukan eksepsi yang bakal dibacakan pada sidang selanjutnya.

Maqdir menyebut, banyak fakta yang hilang dalam dakwaan Jaksa KPK antara lain nama-nama yang awalnya disebut-sebut menerima aliran dana tidak dicantumkan dalam dakwaan kliennya.

"Saya melihat orang yang di dalam dakwaan lain disebut di sini malah raib. Ada apa ini ?" kata Maqdir.

Setya Novanto didakwa secara bersama-sama korupsi dalam proyek e-KTP tahun 2011-2013 yang ‎merugikan negara Rp2,3 triliun. Dia dituduh memengaruhi proses pembahasan e-KTP di DPR, memperkaya diri dan orang lain.

"Terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang atau jasa paket pekerjaan penerapan KTP Elektronik," kata Jaksa Irene.

Novanto berperan meloloskan PT Murakabi dalam melaksanakan proyek. Perusahaan tersebut diurus keponakannya sendiri, Irvanto Hendra Pambudi, anak Novanto Reza Herwindo juga istri Novanto, Deisti Tagor yang turut hadir menyaksikan sidang.

Jaksa Ahmad Burhanudin menyebut, Novanto diperkaya USD 7,3 juta atau sebesar Rp 71 miliar dalam kurs 2010 dari proyek e-KTP selain menerima arloji senilai Rp 1,3 miliar. Semua uang dan perhiasan yang diterima Novanto berasal dari pengusaha-pengusaha yang ikut mengerjakan proyek e-KTP.

Selain didakwa memperkaya diri, Novanto didakwa memperkaya orang lain dan korporasi yakni Irman, Sugiharto, Andi Narogong, Gamawan Fauzi, Diah Anggraeni, Drajat Wisnu Setyawan, dan Johannrs Marliem.

Sedangkan politisi yang diperkaya adalah Miryam S. Haryani, Markus Nari, Ade Komarudin, Jafar Hafsah serta beberapa anggota DPR RI periode 2009-2014. Novanto juga memperkaya konsorsium PNRI.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT