2 Parpol Gagal ke Tahap Verifikasi Faktual Pemilu

Ketua KPU Arief Budiman (ketiga kiri) memberikan keterangan mengenai hasil penelitian administrasi perbaikan partai politik calon peserta Pemilu 2019. (Antara)

Oleh: Yustinus Paat / YS | Jumat, 15 Desember 2017 | 06:04 WIB

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil penelitian perbaikan administrasi 14 partai politik calon peserta pemilu serentak 2019. Berdasarkan hasil penelitian administrasi tersebut, KPU memutuskan sebanyak 12 parpol dinyatakan memenuhi syarat ke tahapan verifikasi faktual dan dua parpol yang gagal ke tahapan verifikasi faktual.

"Nanti akan ada 12 parpol yang dilanjutkan kepada proses verifikasi faktual dan dua parpol yang tidak bisa melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual," ujar Ketua KPU Arief Budiman saat pengumuman hasil penelitian perbaikan administrasi ke-14 parpol di Lantai 2 Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol 29, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/12).

Acara pengumuman dihadiri oleh semua Komisioner KPU, Anggota Bawaslu M Affifuddin, perwakilan 14 parpol, dan lembaga pemantau atau pegiat pemilu.

Sebanyak 12 parpol yang dinyatakan lolos ke tahapan verifikasi faktual adalah Partai Perindo, PSI, PDIP, Hanura, Nasdem, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, PPP, Demokrat dan PKB. Sementara 2 parpol yang gagal ke tahapan verifikasi faktual adalah Berkarya dan dan Garuda.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, 12 parpol dinyatakan lolos karena dokumen-dokumen persyaratan yang diserahkan di tingkat pusat dan kabupaten/kota telah memenuhi syarat secara administratif.

Dokumen yang diserahkan ke KPU pusat, antara lain kepengurusan parpol dari tingkat pusat sampai kecamatan, keterwakilan perempuan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota minimal 30 persen, kantor parpol, rekening parpol dan keanggotaan. Sementara dokumen yang diserahkan ke KPU kabupaten/kota adalah keanggotaan.

"Sementara dua parpol (Garuda dan Berkarya) mengapa dinyatakan tidak bisa lanjut disebabkan lebih karena pemenuhan syarat dokumen daftar keanggotaan di kabupaten/kota yang tidak bisa memenuhi batas minimal dan ketika dianalisa ada kegandaan anggota baik kegandaan internal maupun eksternal," terang dia.

Untuk 12 parpol yang lolos ke tahapan verifikasi faktual, lanjut Hasyim, akan dibagi dua. Pertama, kata dia, partai lama hanya melakukan verifikasi faktual di daerah otonomi baru, yakni 1 provinsi baru beserta kabupaten dan kotanya serta 17 kabupaten dan kota baru yang tersebar di 10 provinsi.

"Untuk 17 kabupaten/kota ini tersebar di 10 provinsi sehingga tergantung sebaran di masing-masing provinsi sebaran sebanyak 75 persennya itu berada di berapa kabupaten juga berdasarkan yang pemilu lalu kekurangannya berapa," tutur dia.

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan, verifikasi faktual di tingkat pusat dan provinsi dilakukan selama 7 hari. Sementara verifikasi faktual untuk keanggotaan di tingkat kabupaten/kota dilakukan dalam jangka waktu 21 hari.

"Verifikasi faktual mulai 15 Desember. Nanti, kita verifikasi berdasarkan hari kalender, bukan hari kerja," ujar dia.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT