KPK Ultimatum Penghalang Sidang Novanto

KPK Ultimatum Penghalang Sidang Novanto
Tersangka kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto (tengah) di bantu petugas KPK, memasuki ruang sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 13 November 2017. ( Foto: BeritaSatu Photo / Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / CAH Jumat, 15 Desember 2017 | 07:21 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum pihak-pihak yang berupaya menghalangi proses persidangan perkara dugaan korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Ketua DPR nonaktif, Setya Novanto. KPK tak segan menjerat para pihak tersebut dengan menerapkan Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor mengenai menghalangi atau merintangi penegakan hukum atau obstruction of justice dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

"Saya sampaikan adalah jangan sampai ke depan ada pihak-pihak yang menghambat penanganan perkara ini," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/12).

Sidang perdana perkara dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12) diwarnai drama selama sekitar tujuh jam. Novanto yang duduk di kursi terdakwa berulang kali bungkam saat Majelis Hakim bertanya mengenai identitas dirinya.

Sesekalinya membuka mulut, Novanto hanya mengaku sakit diare. Pernyataan ini menimbulkan perdebatan antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dan tim kuasa hukum Novanto.

Akibatnya Majelis Hakim yang diketuai Yanto tiga kali menghentikan sementara persidangan atau skors dan meminta tim dokter dari RSCM dan IDI untuk memeriksa dan memastikan kondisi kesehatan Novanto.

Dari hasil pemeriksaan, tim dokter menyatakan Novanto sehat dan dapat menjalani persidangan. Namun, Novanto kembali berulah dengan menutup mulut saat ditanya Majelis Hakim. Akhirnya, setelah drama panjang ini, Majelis Hakim memutuskan melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa KPK.

Febri mengatakan, KPK mengapresiasi profesionalitas yang ditunjukan tim dokter RSCM dan IDI dalam memeriksa kondisi kesehatan Novanto secara objektif. Di sisi lain, Febri menegaskan, drama yang terjadi di persidangan kemarin menjadi pengingat pihak lain untuk tidak melakukan upaya yang beresiko menghambat proses hukum atau penanganan suatu perkara.

"Jadi kalau ada pihak-pihak lain yang kemudian melakukan rekayasa-rekayasa data ataupun rekayasa hasil pemeriksaan, kami perlu mengingatkan bahwa hal tersebut memiliki resiko hukum yang cukup serius karena diatur di Pasal 21 Undang-undang Tipikor yaitu abstruction of justice dengan ancaman pidana 3 tahun sampai 12 tahun," katanya.

Selain itu, Febri menyatakan, drama persidangan Novanto ini menjadi catatan khusus Jaksa KPK dalam menuntut mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu. Tak tertutup kemungkinan jika dinilai tak koperatif selama proses persidangan berikutnya, Novanto bakal dituntut KPK dengan hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor sesuai dakwaan yakni pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Febri juga meyakini peristiwa itu akan menjadi salah satu bagian yang dipertimbangkan Majelis Hakim saat menjatuhkan hukuman terhadap Novanto.

"Jadi kami juga mengajak pihak SN (Setya Novanto) untuk menghormati kewibawaan pengadilan dengan fokus pada proses pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan