Pengacara: Novanto Akan Ungkap Peran Ganjar dan Yasonna

Pengacara: Novanto Akan Ungkap Peran Ganjar dan Yasonna
Tersangka kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto (tengah) di bantu petugas KPK, memasuki ruang sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 13 November 2017. ( Foto: BeritaSatu Photo / Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / YUD Jumat, 15 Desember 2017 | 15:22 WIB

Jakarta - Firman Wijaya, kuasa hukum Setya Novanto mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Jakarta, Jumat (15/12). Firman mengaku bakal berkoordinasi dengan Novanto terkait dakwaan perkara dugaan korupsi e-KTP yang dibacakan Jaksa Penuntut KPK dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12). Salah satunya mengenai hilangnya nama sejumlah politikus seperti Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Menkumham Yasonna H Laoly dalam surat dakwaan tersebut.

‎"Prinsipnya, barang siapa yang mendalilkan karena itu menyangkut dakwaan, semestinya teman-teman KPK lah yang membuktikan keterlibatan Pak Ganjar dan Pak Yasonna Laoly," kata Firman di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/12).

Dikatakan Firman, tim kuasa hukum perlu berdiskusi dengan Novanto untuk memetakan dakwaan karena kompleksnya perkara ‎korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. Termasuk mengenai hilangnya nama Ganjar dan Yasonna. Padahal, kedua nama ini disebutkan dalam dakwaan dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto sebagai pihak yang turut kecipratan aliran dana proyek e-KTP.

"Dilihat dulu kondisi dakwaaannya karena ini kompleks yah. Kasus pak Novanto ini kan kasus kompleks. Kita ingin memetakan struktur dakwaaan termasuk nama-nama itu," katanya.

Selain itu, tim kuasa hukum juga akan membahas seputar nota keberatan atau eksepsi yang akan dibacakan pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pekan depan. Menurut Firman, terdapat sejumlah kejanggalan dalam dakwaan Setya Novanto yang disusun KPK. Salah satunya mengenai keputusan Majelis Hakim Tipikor yang bersikukuh melanjutkan persidangan meski Novanto diklaim sedang sakit. Keputusan Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan berdampak pada gugurnya gugatan praperadilan yang diajukan Novanto.

‎"Iya tentu (akan membahas eksepsi), hanya saya menyesalkan kenapa sistem peradilan tidak saling menghargai. Praperadilan itu kan sudah ditetapkan UU tujuh hari, kenapa KPK dan pengadilan tidak saling menghargai sistem. Saya sih inginnya sistem itu berjalan fair dan terbuka‎," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Maqdir Ismail, kuasa hukum Novanto lainnya menyatakan hal senada. Maqdir menyatakan, tim kuasa hukum sedang menyusun perbandingan dakwaan terhadap Novanto dengan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya. Hal ini lantaran terdapat nama-nama yang sebelumnya dibeberkan secara rinci dalam dakwaan tiga terdakwa lain, namun hilang dalam dakwaan Setya Novanto.‎ Padahal, kata Maqdir, kliennya didakwa bersama-sama pihak lain.

"Tentu kami akan buat perbandingan fakta dalam surat dakwaan. Kami berusaha menunjukkan fakta yang hilang dan fakta yang baru, padahal mereka didakwa bersama-sama," kata Maqdir Ismail.

Diketahui, dalam surat dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto disebutkan, Ganjar selaku pimpinan Komisi II DPR saat proyek e-KTP bergulir menerima aliran dana senilai USD 520 ribu sementara Yasonna disebut menerima uang sebesar USD 84 ribu. Namun, dalam dakwaan terhadap Novanto, nama-nama itu hilang. Dalam surat dakwaan terhadap Novanto hanya disebut beberapa anggota DPR RI 2009-2014 menerima uang sejumlah USD 12.856.000 dan Rp 44 miliar.



Sumber: Suara Pembaruan