Munaslub Golkar, Rekomendasi Pilgub Jabar Bisa Berubah

Para pengurus Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat dan DKI? Jakarta menyatakan dukungan terhadap Airlangga Hartarto sebagai calon Ketua Umum, 11 Des. 2017. (Suara Pembaruan/Mikael Niman)

Oleh: Fana Suparman / JAS | Jumat, 15 Desember 2017 | 20:18 WIB

Jakarta - Rapat Pleno DPP Partai Golkar telah memutuskan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Selasa (19/12) dan Rabu (20/12). Munaslub ini akan diawali dengan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sehari sebelumnya atau Senin (18/12).

Munaslub ini merupakan momen penting bagi Partai Golkar untuk menghadapi Pilkada 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019. ‎Untuk itu, tak menutup kemungkinan langkah politik Partai Golkar dapat berubah seusai Munaslub. Termasuk mengenai rekomendasi Partai Golkar di Pilgub Jawa Barat.

Wasekjen DPP Partai Golkar, Ratu Dian Hatifah mengakui rekomendasi Partai Golkar di Pilgub Jabar berpotensi berubah usai Munaslub. Meski demikian, hingga kini, Ratu Dian menyatakan, tidak ada perubahan apapun terkait rekomendasi Pilkada.

Menurutnya, seluruh produk hukum saat ini masih berdasarkan hasil keputusan mantan Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

“Sampai sekarang ini, Golkar belum ada perubahan untuk Pilgub Jabar. Tetapi rekomendasi memiliki potensi berubah setelah Munaslub beberapa hari lagi. Peluangnya, fifty-fifty lah di Munaslub nanti," kata Ratu dalam siaran pers, Jumat (15/12).

Ratu mengakui dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Rabu (13/12) kemarin sempat mengemuka mengenai perubahan rekomendasi terkait Pilgub Jabar. Namun, saat itu, agenda rapat pleno fokus pada pergantian pucuk pimpinan. Untuk itu, Rapat Pleno memutuskan pembahasan perubahan rekomendasi Pilkada akan dilaksanakan usai digelarnya Munaslub.

“Kemarin itu saat rapat pleno telah ada pembahasan tentang usulan perubahan rekomendasi calon dalam Pilkada. Namun, disepakati untuk diundurkan waktunya. Fokus kemarin kan soal pergantian ketua umum,” katanya.

Untuk itu, Ratu tidak dapat memastikan perubahan rekomendasi bakal dibahas dalam Rapimnas. Meskipun, Rapimnas merupakan forum tertinggi setelah Munas yang harus menghadirkan seluruh unsur DPP dan DPD I Partai Golkar se-Indonesia.

“Saya juga belum bisa menjelaskan apakah (rekomendasi) akan dibahas dalam Rapimnas,” tuturnya.

Diketahui, Rapat Pleno DPP Partai Golkar memutuskan menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum menggantikan Setya Novanto. Pergantian ketua umum ini sontak memunculkan spekulasi atas perubahan rekomendasi dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar). Golkar sendiri sudah menyerahkan rekomendasi tersebut kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Sementara itu, DPD Partai Golkar Jawa Barat meminta DPP Partai Golkar mengevaluasi rekomendasi kepada Ridwan Kamil untuk bertarung di Pilgub Jabar. Dalam Rapat Pleno yang dihadiri seluruh unsur Golkar di Jawa Barat itu diputuskan DPP Partai Golkar seharusnya mengubah rekomendasi Pilgub Jawa Barat.

“Jadi dalam rapat pleno tadi kita putuskan untuk kembali pada hasil Rapimda Golkar. Di sana, diputuskan bahwa Kang Dedi Mulyadi adalah satu-satunya calon Gubernur yang diusung,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat Ade Barkah di Sekretariat DPD Partai Golkar Jawa Barat, Kota Bandung, ‎Jumat (15/12).

Ade memastikan, hasil Rapat Pleno DPD Partai Golkar Jabar ini akan dibawa ke Rampimnas. Menurut Ade, DPD Partai Golkar Jabar memutuskan hanya Dedi Mulyadi, kader Partai Golkar yang mengikuti seluruh mekanisme di partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Sesuai dengan mekanisme partai dan hasil rapimda, kami meminta DPP Golkar mengeluarkan rekomendasi yang baru untuk Kang Dedi Mulyadi,” katanya.

Hal senada dikatakan Sekretaris Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Jawa Barat Ali Hasan yang meminta seluruh kader untuk kembali fokus ke Pilgub Jawa Barat.

“Munaslub itu kan sudah selesai. Sudah tinggal pengesahan saja. Artinya, kita tinggal fokus ke Pilgub Jawa Barat 2018 dan Pileg 2019,” kata Ketua DPD Golkar Kota Cimahi tersebut.

Menurut Ali Hasan, Munaslub seharusnya digunakan untuk membangun legitimasi otonomisasi Partai Golkar. Untuk itu, rekomendasi untuk memajukan kader dalam kontestasi politik, cukup dikeluarkan oleh institusi Partai Golkar sesuai dengan tingkatan.

“Ini harus diputuskan betul, jadi nanti bukan DPP yang memutuskan, mereka cukup mengesahkan saja. Kader yang akan diusung, diputuskan oleh DPD Golkar sesuai dengan tingkatannya. Kalau calon Gubernur ya oleh Golkar Provinsi, kalau calon Bupati atau Wali Kota ya oleh Golkar DPD Kabupaten atau Kota,” katanya.

Rapat pleno DPD Partai Golkar Jawa Barat tersebut tidak dihadiri oleh Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dedi diketahui harus menghadiri agenda lain dalam kapasitasnya sebagai Bupati Purwakarta.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT