‎Kuasa Hukum Minta KPK Buktikan Mantan Kasau Ada di Indonesia

KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna (Antara/M Agung Rajasa)

Oleh: Fana Suparman / JAS | Sabtu, 16 Desember 2017 | 15:50 WIB

Jakarta - ‎Pahrozi, kuasa hukum mantan Kasau Agus Supriatna keberatan dengan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut kliennya berada di Indonesia. Pahrozi meminta KPK membuktikan pernyataannya tersebut.

"Kami menyatakan keberatan dan meminta kepada KPK untuk membuktikannya dengan data yang akurat dan valid," kata Pahrozi di Jakarta, Sabtu (16/12).

Diketahui, Agus dijadwalkan diperiksa penyidik sebagai saksi kasus dugan korupsi pembelian helikopter Augusta Westland (AW)-101, Jumat (15/12). Namun, ‎Agus tak dapat memenuhi panggilan penyidik lantaran masih berada di luar negeri.

Tim kuasa hukum pun menyampaikan surat ketidakhadiran kliennya ini kepada penyidik KPK. Untuk itu Pahrozi meminta KPK mengklarifikasi dan meminta maaf. Jika tidak, lanjut Pahrozi, pihaknya tak segan-segan menempuh jalur hukum.

Di sisi lain, Pahrozi pun keberatan dengan kehadiran penyidik POM TNI di Gedung KPK saat tim kuasa hukum menyampaikan surat ketidakhadiran Agus. Pahrozi menyebut kehadiran POM TNI itu tidak dilandasi pada aturan lembaga koneksitas penyidikan sipil-militer.
"KPK pada kasus Heli AW101 telah menari di atas gendang lembaga lain, berasumsi, tendensius, dan mencemarkan nama baik klien kami," ungkap dia.

Dalam kesempatan ini, Pahrozi memastikan kliennya kooperatif. Agus bakal memenuhi panggilan penyidik begitu tiba di Indonesia. Menurut Pahrozi, kliennya tidak khawatir atau keberatan atas panggilan KPK.

"Tidak ada keberatan atau kekhawatiran, kalau nanti Pak Agus sudah di Jakarta, pasti akan kooperatif," katanya.

Diketahui, KPK telah menetapkan bos PT Diratama Jaya, Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Heli Augusta Westland (AW-101). Sebagai bos Diratama Jaya, Irfan diduga mengatur pemenangan proyek pengadaan Heli AW-101.

Bukan hanya pihak swasta yang terjerat dalam kasus ini. Puspom TNI juga telah menetapkan empat anggota TNI ‎sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Heli AW-101, tahun anggaran 2016-2017.

Empat tersangka tersebut yakni, Marsekal Pertama TNI FA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian, Letnan Kolonel WW, selaku pemegang kas; Pembantu Letnan Dua SS; serta, Kolonel Kal FTS, selaku Kepala Unit pada TNI AU.‎




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT