Antrian kendaraan di SPBU menjelang kenaikan harga BBM.FOTO: ANTARA
Mencegah monopoli harga, Pemerintah perlu membuka pintu masuk perusahaan dalam memasok BBM bersubsidi.

Penggunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang tepat guna dan berkeadilan haruslah diwujudkan karena penggunaan BBM bersubdi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hanya 30 persen.

”Penggunaan BBM bersubsidi di SPBU-SPBU untuk transportasi  darat paling banyak hanya mencapai 30 persen, sedang sisanya 70 persen  tidak jelas entah kemana, bisa dipakai untuk industri baik kecil, menengah, maupun besar,” ujar Staf Ahli Tata Ruang dan Wilayah Sekretariat Kabinet Dr. Surat Indrijarso dalam diskusi Wasiat Wamen ESDM Widjajono Partowidagdo di Kanto Sekertariat Kabinet, hari ini.

Surat mengatakan saat distribusi BBM bersubsidi dari Depo Pertamina ke titik serah, telah terjadi kebocoran BBM bersubsidi 7-10 persen.

Ia menyarankan, untuk mencegah kebocoran penyaluran dan monopoli harga, Pemerintah perlu membuka pintu masuknya perusahaan yang lebih banyak dalam memasok BBM bersubsidi . Saat ini ada empat perusahaan penyalur, yaitu Pertamina yang menguasai 99,5 persen pasokan, dan tiga perusahaan lain memasok 0,5 persen kebutuhan BBM di Indonesia.

Surat mengatakan ketiadaan nomenklatur mengenai penyalur masing-masing jenis BBM, dan tidak adanya peruntukan yang jelas dari masing-masing pengguna BBM berubsidi ikut menambah kebocoran BBM lebih besar lagi. Selain itu, adanya BBM bersubsidi juga telah mendorong lahirnya pasar gelap (black market)  yang menyalurkan BBM bersubsidi ke industri-industri yang tidak berhak mengkonsumsinya.

“Ketiadaan nomenklatur yang membatasi penyaluran BBM sesuai jenis kebutuhan, dan tidak ada batasan terhadap masyarakat mana saja yang boleh mengkonsumsi BBM bersubsidi mengacaukan dekteksi konsumsi dari masing-masing jenis BBM,” ujar Surat.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Ginandjar Kartasasmita mengatakan kebocoran-kebocoran penggunaan BBM bersubsidi tidak bisa dihindari karena pasti akan ada celah untuk melakukan. Ia mencotohkan seperti subsidi pupuk untuk petani yang mengalami kebocoran ke perkebunan, begitu juga dengan subsidi beras.

Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan dalam pengendalian BBM, konversi tidaklah mudah. Misalnya saja mengubah pemakaian gas dari solar bagi nelayan. Pengendalian lainnya juga meliputi sepeda motor.

”Jumlah sepeda motor 60 juta, jangan sentuh motor kalau tidak mau ada pemberontakan,” ujar Kuntoro dalam diskusi tersebut.

Ia mengatakan pengendalian harus dilakukan dengan hati-hati, karena saat ini dari 33 provinsi, 26 provinsi meminta tambahan kuota BBM dari yang sudah ditetapkan, sisanya memiliki kuota yang pas.

”Jangan main-main dengan kuota yang dibedakan karena penyelundupan makin banyak ke daerah yang membutuhkan BBM,” ujar Kuntoro.

Anggota Komite Ekonomi Nasional Ninasapti Triaswati mengatakan peran pemerintah daerah harus diperkuat dalam mengendalikan kuota BBM. Dalam hal kuota, bukan hanya pemerintah pusat yang bertanggung jawab.

”Pemerintah pusat memberikan jumlah, daerah harus bertanggung jawab menjaga itu, kuota harus diatur agar cukup,” tutur istri almarhum Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini.

Penulis: /FER