Demokrat Sambut Positif Pengesahan Bantuan Keuangan Parpol

Demokrat Sambut Positif Pengesahan Bantuan Keuangan Parpol
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) didampingi Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan (dua kiri), dan sejumah pengurus Partai Demokrat memberikan pengantar sebelum melakukan rapat terkait revisi UU Ormas di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin 30 Oktober 2017. ( Foto: BeritaSatu Photo / Joanito De Saojoao )
Carlos KY Paath / FER Kamis, 11 Januari 2018 | 15:12 WIB

Jakarta – Partai Demokrat menyambut positif disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1/2018 tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik (Parpol). PP tersebut dinilai menjadi bagian merawat demokrasi Indonesia pasca 20 tahun reformasi.

"Kita terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mas Tjahjo Kumolo sebagai menteri dalam negeri (Mendagri) dan Ibu Sri Mulyani sebagai menteri keuangan (Menkeu). Saya kira, ini perkembangan demokrasi yang makin baik di kita dalam rangka merawat demokrasi pasca 20 tahun reformasi," kata Sekjen Demokrat, Hinca IP Pandjaitan, Kamis (11/1).

Hinca mengapresiasi KPK yang menjadi inisiator, mendorong pemerintah menaikkan bantuan keuangan parpol. "KPK lihat banyaknya yang kena korupsi itu politisi-politisi. Ide besar dan jernih, bagus untuk jangka panjang yang akhirnya dikabulkan pemerintah. KPK usulkan Rp 10.000 per suara, dimulai sekarang oleh pemerintah Rp 1.000 per suara. Nanti makin baik, mudah-mudahan APBN makin bagus," ujarnya.

Lebih lanjut, Hinca menuturkan, Indonesia melewati masa-masa mekarnya demokrasi dengan turun dan naik. Namun dari segi infrastruktur parpol, menurutnya, PP Nomor 1/2018 bagian dari komitmen pemerintah sekarang dan sebelumnya, memastikan demokrasi tetap semakin baik.

Hinca menyatakan, kata 'bantuan dalam regulasi tersebut bukan dalam artian negara memberikan begitu saja uang untuk parpol. Sesungguhnya, lanjutnya, parpol menjalankan tugas dan kewajiban negara melakukan pendidikan politik.

"Sama dengan bantuan negara untuk pihak swasta menyelenggarakan tugas dan kewajiban di sektor pendidikan dan kesehatan. Masyarakat akhirnya bisa mendirikan sekolah dan rumah sakit swasta," tuturnya.

Hinca menambahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tentu tak dapat sendirian melaksanakan pendidikan politik kepada setiap warga negara. Karenanya, dibutuhkan peran parpol untuk menerapkan hal itu.

Supaya publik tidak salah persepsi, Hinca menjelaskan, bantuan keuangan terdiri atas dua fungsi. Pertama, pendidikan politik kepada masyarakat. Kedua, sekretariat parpol.

"Teknisnya itu kalau di kami, 60 persen pendidikan politik, 40 persen sekretariat," jelasnya.

Hinca mengatakan, parpol sepatutnya memberikan pertanggungjawaban yang maksimal, karena adanya bantuan keuangan. Sebab, bantuan keuangan itu berasal dari APBN dan APBD.

"Itu uang rakyat, maka parpol harus tanggungjawab sesuai ketentuan atau aturan main akuntansi sistem pemerintahan yang ada. Parpol harus transparan dan akuntabel," katanya.

Hinca mengungkapkan, Demokrat menjadi parpol terbaik dari hasil pertanggungjawaban bantuan keuangan. "Kami bangga jadi parpol terbaik. Kami yakin bisa mengulangi prestasi itu sekalipun bantuan keuangan dinaikkan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota," ungkapnya.



Sumber: Suara Pembaruan