KPU Sebut Sejumlah Dampak Putusan MK Terkait Verifikasi Faktual

KPU Sebut Sejumlah Dampak Putusan MK Terkait Verifikasi Faktual
Ilustrasi pemilu 2014 ( Foto: Antara/Reno Esnir )
Yustinus Paat / JAS Sabtu, 13 Januari 2018 | 08:08 WIB

Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkapkan sejumlah dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK sudah memutuskan bahwa semua partai politik, baik partai politik lama maupun partai politik baru harus diverifikasi secara faktual.

Salah satunya, kata Arief, terkait tahapan verifikasi faktual, apakah masih sesuai dengan yang sudah dijadwalkan oleh KPU. Pasalnya, KPU sudah mulai melakukan tahapan verifikasi faktual terhadap partai politik baru sejak 15 Desember 2015 lalu. Partai politik lama hanya diverifikasi di daerah otonomi baru (DOB).

Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dan penetapan parpol peserta pemilu 2019 akan dilakukan pada 15-17 Februari 208. Sementara pengumuman parpol peserta pemilu 2019 dilakukan pada 20 Februari 2018.

"Tahapan kami masih cukup waktu enggak atau diformulasi ulang tidak seperti tahapan normal yang kemarin kami kerjakan. Kalau normal kan dua minggu, dua minggu lagi tapi itu kan menyebabkan terlampauinya beberapa ketentuan pasal dalam undang-undang," ujar Arief Budiman di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Jumat (12/1).

Dalam konteks ini, kata Arief, KPU akan memikirkan sejumlah dampak jika tahapan yang ditetapkan UU telah terlampaui oleh KPU. Termasuk kata dia, bagaimana KPU memperlakukan semua parpol secara sama dan setara. Pasalnya, start verifikasi faktual sudah berbeda antara parpol yang lama dengan parpol yang baru.

"Kami masih punya kesempatan enggak untuk mereduksi tahapan-tahapan lain sehingga kami harus pakai batasan normal karena kami kan harus memperlakukan partai politik sama dan setara," tandas dia.

Arief juga mengakui bahwa putusan MK ini menambah kerja KPU dalam melakukan verifikasi. Apalagi, jika didesain nantinya bahwa tahapan masih normal, maka KPU harus memperhitungkan keberadaan dan kerja anggotanya serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

"Dalam kaca mata normal, tidak bisa orang bekerja begitu dalam jangka waktu lama, tetapi ia dituntut mampu bekerja baik. Makanya, kita harus menghitung banyak hal ini. Kalau memang waktu dimampatkan, bagaimana strateginya, apakah orangnya ditambah, komputernya ditambah," ungkap dia.

Selain itu, lanjut Arief, pihaknya akan mengubah beberapa Peraturan KPU, yakni PKPU Verifikasi Faktual dan PKPU Tahapan, Jadwal dan Program. Menurut dia, dua PKPU ini otomatis akan berubah, disesuaikan dengan Putusan MK tersebut.

Terkait anggaran, kata Arief masih cukup dan aman. Pasalnya, saat KPU menyusun anggaran verifikasi parpol, KPU mengasumsikan ada 73 parpol sebagaimana yang terdaftar di Kemkumham. Namun, yang daftar ke KPU ternyata hanya 27 parpol.

Menurut Arief, anggaran verifikasi parpol masih banyak yang tidak terpakai karena sedikitnya parpol yang mendaftar dan lolos sampai tahapan verifikasi faktual. Namun, persoalannya, kata Arief, anggaran verifikasi parpol merupakan anggaran tahun 2017 dan sisa anggarannya sudah dikembalikan ke kas negara.

"Cuma itu anggaran kemarin, harusnya anggaran 2017 karena proses verifikasi dan segala macam itu dikerjakan di anggaran 2017. Sementara sekarang 2018, anggaran itu seharusnya masuk di sini, bisa digunakan, tetapi kan sudah dikembalikan ke kas negara, Jadi, uangnya ada, tetapi saya tidak tahu apakah itu bisa dipergunakan atau tidak. Harus ada pengajuan, revisi, dan sebagainya," tandas dia.

Arief mengakui bahwa dampak putusan MK terkait verifikasi parpol tidak sesederhana yang dipikirkan. Pasalnya, tidak hanya dampak teknis khusus mengenai pekerjaan penyelenggara pemilu, tetapi juga dampaknya terhadap agenda politik Indonesia di tahun 2019 saat pileg dan pilpres dilakukan serentak untuk pertama kalinya.

"Jadi, KPU akan secara bijak dan hati-hati merespons putusan MK ini," pungkas dia



Sumber: BeritaSatu.com