Tamsil Akui Tahu Penambahan Anggaran Proyek E-KTP

Tamsil Akui Tahu Penambahan Anggaran Proyek E-KTP
Tamsil Linrung ( Foto: Antara/Hafidz Mubarak A )
Fana Suparman / JAS Sabtu, 13 Januari 2018 | 08:20 WIB

Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tamsil Linrung mengaku mengetahui adanya penambahan anggaran untuk proyek KTP elektronik atau e-KTP. Hal itu diungkapkan Tamsil usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Jumat (12/1). Tamsil diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka politikus Golkar, Markus Nari.

Usai diperiksa penyidik, Tamsil mengaku dicecar penyidik mengenai penambahan anggaran proyek e-KTP. Bahkan secara rinci, Tamsil mengetahui jumlah anggaran yang ditambah untuk proyek tersebut.

"Iya dikonfirmasi tambahan (anggaran), yang awalnya kan sebenarnya cuma 1 T (Rp 1 triliun) terus ada tambahan 400 M (Rp 400 miliar)," kata Tamsil usai diperiksa penyidik ‎di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/1).

Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menerima aliran dana sebesar Rp 4 miliar dari pejabat Kemdagri, Irman untuk memuluskan penambahan anggaran proyek senilai Rp 5,8 triliun tersebut. Markus mulanya meminta jatah Rp 5 miliar kepada Irman.

Tamsil pun mengakui mengenal dekat Markus. Keduanya sempat duduk di Komisi IV DPR dan Banggar. "Iya dulu sama-sama di komisi IV dan Banggar, Markus anggotanya (Banggar)," ungkapnya.

Nama Tamsil Linrung disebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto sebagai legislator Senayan yang turut kecipratan aliran dana dari proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. Tamsil disebut menerima uang panas e-KTP sebesar USD 700.000.

Disinggung mengenai hal ini, Tamsil membantah pernah menerima uang hasil dugaan korupsi tersebut. Tamsil mengklaim tidak tahu-menahu adanya aliran duit USD 700.000 untuk ‎dirinya. "Enggak tahu," katanya.

Tamsil berdalih dalam pemeriksaan ini, tim penyidik tak menyinggung mengenai aliran dana tersebut. Dikatakan, tim penyidik hanya mengonfirmasinya mengenai proses pembahasan anggaran proyek e-KTP di DPR. Hal ini lantaran dirinya menjabat sebagai pimpinan Banggar DPR saat proses pembahasan anggaran proyek e-KTP bergulir di DPR‎.

"Iya (sering diperiksa) karena saya pimpinan Banggar selalu dipanggil yang bertugas ik‎ut memberikan penjelasan," katanya.

Namun, Tamsil mengklaim tak mengetahui Markus ikut berperan dalam memuluskan anggaran proyek e-KTP. Menurutnya proses pembahasan dilakukan di Komisi II bersama mitra mereka Kemdagri. Sementara Banggar katanya hanya sinkronisasi anggaran yang telah dibahas oleh Komisi II dan Kemdagri.

"Tidak tahu itu kejadian di komisi terkait, coba tanyakan lah ke mereka dengan Kemdagri," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE