Verifikasi Partai Politik

Hanura Kecewa atas Putusan MK, tetapi Patuh

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (tengah) memberikan keterangan pers saat penutupan Rapimnas I Partai Hanura di Kuta, Bali, Sabtu, 5 Agustus 2017. (ANTARA FOTO/Wira Suryantala)

Oleh: Carlos KY Paath / WBP | Sabtu, 13 Januari 2018 | 10:15 WIB

Jakarta – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban verifikasi faktual bagi seluruh partai politik (parpol) untuk mengikuti pemilu. Sebab, parpol peserta Pemilu 2014 telah diverifikasi.

“Sebetulnya menurut saya itu enggak perlu. Sebetulnya. Tapi saya enggak tahu ya. Karena keputusan ini juga, ini kan partai sudah lamanya namanya juga sudah verifikasi. Kok diulang-ulang lagi,” kata Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) seusai bertemu Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Jumat (12/1).

Menurut OSO, verifikasi faktual semestinya hanya diikuti parpol baru. “Kalau partai yang lama, nanti marah semua partai-partai,” ujarnya.

Meski begitu, dia menyatakan, setiap putusan MK mempunyai pandangan hukum secara nasional. Dia tak berani menilai putusan MK salah. “Sebagai partai, saya kecewa. Cuma dari segi hukum kita enggak mengerti, kita taat hukum. Jadi apa yang sudah diputuskan itu ya itulah yang harus kita laksanakan,” tegasnya.

Sementara mengenai ambang batas parpol atau gabungan parpol dapat mengusung pasangan calon presiden atau presidential threshold (Pres-T), menurut OSO, Pres-T sudah menjadi keputusan DPR. “Partai-partai sudah menyetujui itu. Jadi enggak bisa kalau kita semua terus sekarang enggak setuju. Harus kita taat,” ucap Ketua Dewan Perwakilan Daerah ini.

Menanggapi putusan MK soal Pres-T, Mendagri menyambutnya dengan gembira. “Kami menyampaikan terima kasih kepada MK. Setidaknya MK mendengar semua pihak, bahwa proses presidential threshold yang sudah diputuskan oleh DPR sebagai wakil partai dan wakil rakyat,” kata Tjahjo.

Dia dapat memahami apabila masih ada parpol yang menolak penerapan Pres-T. Menurutnya, hal itu suatu kewajaran. “MK telah memutuskan itu atas dasar konstitusional, apalagi keputusan MK sudah final dan mengikat. Mari kita menghormati apa yang diputuskan oleh MK,” tegasnya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT