Sri Wahyumi, Bupati Pertama yang Diberhentikan karena ke Luar Negeri Tanpa Izin

Sri Wahyumi, Bupati Pertama yang Diberhentikan karena ke Luar Negeri Tanpa Izin
Sri Wahyumi Manalip. ( Foto: Instagram )
Carlos KY Paath / FMB Minggu, 14 Januari 2018 | 14:20 WIB

Jakarta – Bupati Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), Sri Wahyumi Manalip menjadi kepala daerah pertama yang diberhentikan sementara karena ke luar negeri tanpa izin. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) berharap tak ada lagi jajaran pemerintah daerah (pemda), khususnya kepala daerah melakukan pelanggaran serupa.

“Pemberhentian sementara bupati Talaud sudah sah, sesuai prosedur Unndang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemda serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) 29/2016. Ini pemberhentian pertama sejak UU Pemda diberlakukan,” kata Direktur FKDH Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemdagri, Akmal Malik, Minggu (14/1).

Dia menjelaskan, izin bepergian ke luar negeri untuk pejabat pemda seperti kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta aparatur sipil negara (ASN) sesuai regulasi, hanya diberikan maksimal tujuh hari dalam waktu satu bulan. Artinya, selama satu bulan, hanya ada ruang tujuh hari untuk absen meninggalkan daerah dengan izin.

“Logikanya jelas dong. Waktu kerja kan cuma 25 hari dalam satu bulan. Kalau tujuh hari izin, kan berarti tinggal 18 hari mereka kerja. Orang penuh 25 hari saja kerja pemda kita belum bagus perkembangannya seperti sekarang, apalagi diberi ruang lebih 7 hari,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, bupati Talaud bertolak ke luar negeri pada 21 Oktober 2017 dan kembali pada 13 November 2017. Apabila ditotal, maka bupati Talaud tidak berada di daerahnya 23 hari. Hal ini, menurutnya, sudah sangat keterlaluan.

Dia menyatakan, pemerintah provinsi (pemprov) Sulut mengadukan kepada Kemdagri. Laporan disertai dengan bukti-bukti berupa paspor, visa dan catatan imigrasi. Pihaknya kemudian melakukan verifikasi dan konfirmasi langsung kepada bupati Talaud pada 9 Desember 2017.

“Langsung ke Sulut dan langsung ke Talaud. Ternyata iya. Hasil video kami lengkap yang bersangkutan mengakui bahwasanya ke luar negeri tanpa izin,” ujarnya.

Dia menuturkan, tak tertutup kemungkinan ada kepala daerah lain yang berbuat hal sama. Namun, tidak dilaporkan oleh pemprov masing-masing. Dia meminta pemprov sebagai wakil pemerintah pusat di daerah agar lebih optimal melaksanakan fungsi pengawasan.

“Terhadap siapa? Terhadap bupati dan wali kota. Ada 500-an bupati dan wali kota. Kami mungkin mengawasi satu per satu. Contoh seperti kabupaten Sangihe, apakah kami dari Jakarta bisa awasi jika bupatinya pergi ke Filipina? Kan yang tahu pemprov setempat melalui koordinasi dengan imigrasi,” tuturnya.

Dia mengatakan, bupati Talaud diberhentikan sementara selama tiga bulan. Pemberhentian berlaku sejak 5 Januari – 5 April 2018. Seluruh hak Sri sebagai bupati Talaud dicabut. Sri hanya menerima gaji pokok, tunjangan keluarga, kesehatan dan kematian. Sedangkan fasilitas seperti mobil dinas tidak diberikan.

“Tanggal 5 April yang bersangkutan aktif lagi. Dia langsung cuti kampanye, karena maju pilkada (pemilihan kepala daerah). Selama diberhentikan, wakil bupati yang melaksanakan tugas bupati. Kalau wakilnya maju pilkada, saat kampanye ada pejabat pemprov yang menggantikan,” katanya.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE