Sengketa Proses Pemilu, Partai Idaman dan 6 Partai Lain Ditolak Bawaslu

Sengketa Proses Pemilu, Partai Idaman dan 6 Partai Lain Ditolak Bawaslu
Ketua Umum Partai Islam Damai dan Aman (Idaman) Rhoma Irama (kedua kiri) didampingi Sekjen Partai Idaman Ramdansyah (kiri) diterima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat menyampaikan laporan di kantor Bawaslu, Jakarta, 23 Oktober 2017. ( Foto: Antara / Reno Esnir )
Yustinus Paat / FMB Senin, 15 Januari 2018 | 20:59 WIB

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menolak seluruh permohonan sengketa proses pemilu dari tujuh partai politik calon peserta pemilu 2019 pada sidang ajudikasi, di gedung lantai 4 gedung Bawaslu RI Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (15/1).

"Menetapkan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Sidang Abhan saat membacakan putusan.

Ketujuh partai ini adalah Partai Idaman, Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Republik, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Bhineka Indonesia, Partai Swara Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat.

Secara umum, Bawaslu menilai ketujuh partai ini tidak bisa membuktikan bahwa mereka telah memenuhi syarat sebagai partai peserta pemilu sebagaimana disyaratkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Syarat tersebut, antara lain syarat kepengurusan 75 persen di tingkat kabupaten/kota, memiliki keanggotaan 1000 atau 1/1000 di tingkat kabupaten, memiliki kantor tetap di tingkat kabupaten/kota dan memiliki rekening atas nama parpol tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Salah satu contohnya, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI). Saat membaca putusan, anggota Bawaslu Edward Fritz Siregar menyataknan bahwa PPPI tidak dapat membuktikan memiliki kepengurusan 75 persen di tingkat kabupaten/kota di 4 provinsi, yakni Riau, Bangka Belitung, Maluku Utara dan Papua.

PPPI, kata Fritz, juga tidak dapat membuktikan memiliki 1000 atau 1/1000 anggota PPPI dari jumlah penduduk pada kepengurusan di tingkat kabupaten sebagaimana ketentuan dalam UU 7/2017.

"PPPI tidak dapat membuktikan memiliki kantor tetap di tingkat kab/kota dan tidak dapat membuktikan kepemilikan rekening atas nama parpol tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota," ungkap Fritz.

Sebagaimana diketahui, ketujuh partai ini sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi oleh KPU sebagai partai politik peserta pemilu 2019. Akibatnya, tujuh partai ini tidak bisa lolos ke tahapan verifikasi faktual. Karena tidak menerima keputusan KPU, ketujuh mengajukan permohonan gugatan ke Bawaslu.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE