Gagal Diperiksa KPK, Fredrich Mengeluh Kembung

Gagal Diperiksa KPK, Fredrich Mengeluh Kembung
Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 15 Januari 2018. ( Foto: Antara / Rosa Panggabean )
Fana Suparman / YUD Rabu, 17 Januari 2018 | 19:53 WIB

Jakarta - Pengacara Fredrich Yunadi mengaku urung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1). Fredrich sedianya diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan dugaan korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto. Akibat batal diperiksa penyidik, Fredrich merasa perutnya kembung. Hal ini lantaran selama menunggu proses pemeriksaan, Fredrich mengaku banyak minum air putih.

"Ya tidak jadi, coba tanya mereka (penyidik). Saya cuma duduk aja, minum air. Duduk minum air. Perut kembung gitu saja," kata Fredrich di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1).

Pada hari ini, Komisi Pengawas Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) mendatangi Gedung KPK. Para advokat ini melayangkan surat kepada KPK untuk meminta memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Fredrich. Disinggung mengenai hal ini, Fredrich kembali mengklaim bahwa seorang advokat tak bisa dituntut secara perdata maupun pidana sepanjang menjalankan tugasnya dengan itikad baik. Menurut Fredrich, itikad baik itu dapat diketahui melalui pemeriksaan kode etik.

"Advokat tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata selama menjalankan tugasnya dalam itikad baik. Yang bisa menentukan advokat itikad baik itu siapa. Kan namanya dewan kehormatan. Yang melakukan namanya sidang kode etik," katanya.

Fredrich mengklaim akan menjalani proses hukum yang menjeratnya jika Dewan Kehormatan Peradi memutuskan dirinya telah melanggar kode etik. Di sisi lain, Fredrich meminta KPK menghentikan kasus yang menjeratnya jika dinyatakan tidak terbukti melanggar etik.

"Peradi kan sudah membuat surat kepada KPK. Beri kesempatan organisasi untuk lakukan sidang kode etik. Kalau saya melanggar kode etik silakan diproses. Kalau tidak, minta dihentikan. Karena kami punya imunitas," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan Fredrich dan Bimanesh Sutardjo sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat Novanto. Keduanya diduga kongkalikong agar Novanto dapat dirawat di RSMPH untuk menghindari pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh penyidik KPK.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan