Peradi Persilakan KPK Usut Kasus Fredrich

Peradi Persilakan KPK Usut Kasus Fredrich
Otto Hasibuan ( Foto: Antara Foto / Prasetyo Utomo )
Fana Suparman / YUD Kamis, 18 Januari 2018 | 18:30 WIB

Jakarta - Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan merintangi penyidikan yang menjerat salah seorang anggota mereka, Fredrich Yunadi. DPN Peradi memastikan tidak akan mencampuri atau mengintervensi proses hukum kasus ini karena KPK merupakan lembaga independen yang harus bebas dari intervensi.

"Soal kasusnya silakan, go ahead. Kita tidak menghalang-halangi karena itu kita tahu dia (KPK) independen," kata Ketua Dewan Pembina DPN Peradi, Otto Hasibuan dalam konferensi pers di Kantor DPN Peradi, Jakarta, Kamis (28/1).

Otto menyatakan, Peradi menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. Apalagi, KPK menyatakan telah mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Fredrich sebagai tersangka.

"KPK tentunya juga harus kita hormati, karena KPK sudah menyatakan cukup bukti. Kita tidak bisa abaikan apa yang dikatakan KPK," katanya.

Namun, di sisi lain, Otto mengatakan, Peradi tak dapat mengabaikan pernyataan Fredrich yang berulang kali membantah merintangi penyidikan seperti yang disangkakan KPK. Apalagi, Fredrich merupakan anggota Peradi.

"Saya meminta tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah," katanya.

Untuk itu, Otto menyayangkan sikap KPK yang tidak berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Peradi menyangkut kasus Fredrich. Koordinasi ini dirasa penting lantaran kasus dugaan merintangi penyidikan seperti yang disangkakan terhadap Fredrich bersinggungan dengan profesi advokat yang secara alamiah bertugas menghalangi penyidikan dalam artian positif.

"Sebenarnya advokat itu by nature dilahirkan dalam sistem hukum kita pada hakikatnya menghalangi penyidikan, tapi menghalangi penyidikan dalam artian positif agar jangan sampai penyidik atau penegak hukum sewenang-wenang melaksanakan tugasnya. Jadi sangat tipis sekali perbedaan antara menghalangi penyidikan yang dimaksudkan dalam Pasal 21 UU Tipikor dengan profesi itu sendiri," katanya.

Koordinasi ini dapat dilakukan dengan memberikan akses kepada Komisi Pengawas Peradi memeriksa Fredrich yang kini ditahan KPK. Otto menilai langkah KPK yang tidak berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain, termasuk advokat justru dapat membuat gaduh dan menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia. Diketahui, tim Komisi Pengawas Peradi telah menyampaikan surat permohonan kepada KPK agar dapat memeriksa Fredrich atas dugaan pelanggaran kode etik advokat.

Namun, hingga kini, KPK belum memberikan jawaban atas permohonan tersebut.

"Kita sayangkan memang dia (KPK) tidak berkordinasi dengan Peradi. Karena ingat Peradi ini adalah lembaga penegak hukum. Jadi kita lihat selama ini KPK berbenturan dengan Polri kami mengerti. Apa yang dirasa Polri, karena merasa tidak dihormati. Mestinya Toh tim dari kita sudah datang ke sana. Kita koordinasi apa yang terjadi dengan anggota kita," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan