Gunakan Sampel, KPU Verifikasi Parpol dalam 3 Hari

Gunakan Sampel, KPU Verifikasi Parpol dalam 3 Hari
Ilustrasi KPU ( Foto: istimewa )
Yustinus Paat / WBP Jumat, 19 Januari 2018 | 22:03 WIB

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan rapat kerja dengan DPR dan pemerintah terkait tindak lanjut verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2109 sebagai dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa semua partai politik, baik partai politik lama maupun politik harus diverifikasi.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya telah merancang langkah-langkah teknis untuk menjalankan putusan MK. Salah satunya, KPU melakukan verifikasi semua parpol dalam waktu singkat.

"Pertama KPU hanya punya waktu yang sangat singkat pascaputusan MK. Maka, KPU harus merancang tahapan kegiatan dan program untuk melakukan verifikasi dalam waktu tersisa," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Jumat (19/1).

Dalam durasi normal seperti yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal, kata Arief, verifikasi faktual terhadap parpol dilakukan selama 7 hari di tingkat pusat dan provinsi dan 14 hari di tingkat kabupaten/kota. Dampak putusan MK, kata dia, KPU hanya melakukan verifikasi parpol di tingkat pusat dan provinsi selama 2 hari dan verifikasi di tingkat kabupaten/kota hanya 3 hari. "Jadi semua kita pangkas menjadi lebih padat. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan SDM, dan anggaran," ungkap dia.

Selain soal waktu, lanjut Arief, terjadi perubahan metode verifikasi. Dalam aturan yang ada, verifikasi faktual dilakukan dengan metode sensus dan metode sampel acak secara sederhana.

Metode sensus yang dilakukan KPU dalam hal jumlah anggota parpol pada kepengurusan di tingkat kabupaten/kota sampai dengan 100 orang. Sementara metode sampel digunakan dalam hal jumlah anggota parpol pada kepengurusan di tingkat kabupaten/kota lebih dari 100 orang.

"Semula kan menggunakan metode sensus dan sampling. Sekarang pakai metode sampling semua dengan besaran kalau di atas 100 orang, itu 5 persen sempelnya dan kalau di bawah 100 orang, itu 10 persen," katanya.

Terkait metode ini, kata Arief, terdapat syarat tambahan, yakni sampel yang diserahkan oleh partai harus tersebar sekurang-kurangnya 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota tersebut. Hal ini agar merepresentasikan kepengurusan sekurang-kurangnya 50 persen kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

"Ini juga dimaksud untuk mempresentasikan bahwa syarat di partai politik itu kan ada ketentuan harus punya kepengurusan sekurang-kurangnya 50 persen kecamatan di kabupaten/kota," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE