Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia Raih Keuntungan Global

Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia Raih Keuntungan Global
Sidang Majelis Umum PBB. ( Foto: The United Nations )
Asni Ovier / AO Sabtu, 20 Januari 2018 | 21:51 WIB

Jakarta – Indonesia akan mendapatkan keuntungan global dan regional bila mampu mewujudkan keinginan untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Keinginan itu juga sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 agar tujuan untuk ikut serta menciptakan perdamaian dunia dapat lebih optimal.

“Keuntungan global dan regional tersebut selaras dengan kepentingan nasional yang diselenggarakan melalui kebijakan dan politik luar negeri selama ini,” ujar pengamat intelijen Susaningtyas NH Kertopati atau yang akrab disapa Nuning di Jakarta, Sabtu (20/1).

Dikatakan, keberhasilan menjadi anggota tidak tetap DK PBB dapat dipandang sebagai keberhasilan diplomasi Indonesia mendapat pengakuan internasional atas kontribusi menjaga perdamaian dunia. Kontribusi yang ditunjukkan selama ini adalah aktifnya TNI mengirim pasukan darat dan laut ke berbagai daerah konflik di seluruh dunia sejak 1950-an hingga kini.

Bahkan, beberapa tahun terakhir, Polri juga aktif dalam misi-misi perdamaian dunia. Keberhasilan TNI dan Polri dalam misi perdamaian sudah saatnya ditingkatkan dengan mengirim pesawat-pesawat TNI AU sebagai bagian pasukan penjaga perdamaian.

“Bahkan, pemerintah patut mempertimbangkan komponen sipil dan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) ikut dalam berbagai civic mission sebagai bagian misi perdamaian,” tutur Nuning.

Keuntungan lain, ujar dia, adalah kesempatan lebih luas bagi Indonesia untuk menunjukkan pengaruh di arena internasional dan kawasan. Berbagai kepentingan nasional juga dapat diproyeksikan ke dunia internasional dan regional guna mengantisipasi dan mencegah berbagai bentuk intervensi negara lain yang dapat mengganggu kedaulatan Indonesia.

Bahkan, keuntungan lebih jauh berikutnya adalah Indonesia dapat ikut menentukan keputusan-keputusan DK PBB, termasuk usulan konsep-konsep resolusi PBB yang dapat lebih berpihak kepada kepentingan global dibandingkan kepentingan sekelompok kecil negara.

Keuntungan global dan regional juga dapat memperkuat berbagai strategi Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan keamanan kawasan. Dengan menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia dipercaya dapat menyelesaikan ancaman teror dan juga menyelesaikan masalah separatisme.

“Dunia akan lebih percaya kepada pemerintah Indonesia dibandingkan kelompok teror atau kelompok separatis,” ujar Nuning.

Kemarin, Kementerian Luar Negeri menyatakan sudah banyak negara yang menyatakan mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. "Kita cukup percaya diri untuk posisi di DK PBB. Sudah ada lebih dari 120 negara yang mendukung Indonesia untuk keanggotaan di DK PBB," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir.

Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan kursi perwakilan di DK PBB dari kawasan Asia Pasifik. DK PBB beranggotakan 15 negara. Lima di antaranya adalah anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Tiongkok, dan Prancis.

Sementara, 10 anggota tidak tetap dipilih untuk setiap periode dua tahun. Pemilihan anggota tidak tetap DK PBB akan berlangsung pada Juni 2018. Indonesia harus mendapatkan dukungan 129 negara sebagai ambang batas terpilih.

Indonesia sudah pernah tiga kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB, yaitu periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. Pemerintah RI telah meluncurkan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019-2020 dalam Sidang Majelis Umum PBB 2016.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE