Hendropriyono Usul Presiden Cukup 1 Periode, tetapi 8 Tahun

Hendropriyono Usul Presiden Cukup 1 Periode, tetapi 8 Tahun
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono. ( Foto: Beritasatu Photo / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / WBP Senin, 22 Januari 2018 | 09:40 WIB

Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden delapan tahun sekali dan hanya menjabat satu periode. Hendro menitipkan usulan ini kepada para bakal calon legislatif PKPI jika lolos ke Senayan pada Pemilu 2019 mendatang.

"Pemilu cukup sekali delapan tahun saja. Enggak usah lima tahun sekali tapi bisa maju kembali," ujar Hendro saat memberikan sambutan dalam acara silahturahmi dan temu kader dengan tema "Mari Kita Tingkatkan Soliditas Kader dalam Memenangkan Pemilu tahun 2019" di Gedung Wijayakusuma, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (21/1).

Menurut Hendro, pemilu lima tahun sekali tidak terlalu efektif dalam mewujudkan program-program presiden. Pasalnya, meski presiden-wakil presiden dipilih lima tahun sekali, tetapi masa menjabat biasanya hanya empat tahun. Karena satu tahun disibukkan dengan persiapan pemilu. "Itu buang uang saja. Tenaga juga banyak yang dihabiskan. Cukup delapan tahun, tetapi enggak bisa maju kembali di periode berikutnya," terang dia.

Jika pemikiran ini terwujud, kata Hendro, Indonesia selangkah lebih maju dari Amerika Serikat (AS). Karena di negara tersebut kepala negara dipilih empat tahun sekali, namun biasanya memimpin kembali pada periode kedua. "Mereka biasanya dua kali empat tahun, berarti delapan tahun. Tapi itu biasanya hanya efektif menjabat enam tahun. Karena dua tahun sibuk dengan persiapan pemilu," ucapnya.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini optimistis, jika idenya terlaksana,maka pemerintahan akan berjalan lebih efektif dalam menyejahterakan rakyat. "Jadi lebih efektif karena langsung memimpin delapan tahun. Tidak lagi dipusingkan dengan urusan maju atau tidak kembali di periode berikutnya," tandas dia.

Untuk mewujudkan usulan ini, Hendro menargetkan perolehan kursi PKPI di Pemilihan Legislatif 2019 minimal 27 kursi dan maksimal 49 kursi. Karena itu, dia minta kader untuk bekerja keras agar menang pileg. "Karena itu, cari bakal calon legislatif yang memang bisa menang. Mereka tidak perlu bayar mahar politik, mereka gratis maju dari PKPI. Tidak perlu cari yang punya modal, tetapi cari orang yang pasti menang, seperti orang yang punya elektabilitas dan popularitas yang tinggi karena ketokohan atau rekam jejaknya," imbuh dia.

Meskipun melarang mahar politik, Hendro tetap meminta kadernya mempersiapkan biaya pemenangan untuk menggerakkan mesin partai dan tim suskes. Menurut dia, biaya pemenangan murni untuk kepentingan bakal caleg tersebut, bukan membayar SK rekomendasi dari partai. "Dalam kaitan dengan itu, PKPI juga fokus untuk enam daerah di Jawa, yaitu Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, kita juga tidak mengabaikan daerah-daerah di luar Jawa," tutur dia.

Sementara penasihat dan pendiri PKPI Try Sutrisno meminta kader-kader PKPI mengawal cita-cita reformasi yang sudah diperjuangkan pendiri partai. Menurut dia, cita-cita reformasi sudah mulai keluar dari prinsip-prinsip dasarnya. "Kalian bisa memperjuangkan dengan memasukkan sebanyak mungkin orang ke Senayan melalui Pileg. Karena itu, harus solid, jaga persatuan dan kesatuan sehingga bisa menang di Pileg," imbuh Try Sutrisno.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE