Pemerataan Pembangunan di Papua Harus Terus Ditingkatkan

Pemerataan Pembangunan di Papua Harus Terus Ditingkatkan
Diskusi Jaringan Pemuda Nusantara (JPN) yang  bertajuk Pembangunan Papua dan Ketahanan Bangsa, Selasa (30/1). ( Foto: Istimewa )
Imam Suhartadi / IS Selasa, 30 Januari 2018 | 20:00 WIB

Jakarta - Kondisi infrastruktur di luar Pulau Jawa yang tertinggal sejak lama dikeluhkan oleh banyak pihak. Bukan hanya pelaku usaha yang dirugikan dengan biaya tinggi karena kondisi infrastruktur yang buruk tapi masyarakat setempat turut merasakan dampaknya. Akibatnya, harga - harga barang di daerah terutama di pelosok Papua jauh lebih mahal dibandingkan di Pulau Jawa.

Pembangunan Papua merupakan upaya pemerataan pembangunan yang berkaitan dengan keadilan sosial, ketahanan nasional dan nasionalisme.

Proyek strategis yang sedang digarap oleh pemerintah diantaranya, pembangunan trans Papua yang menghubungan Papua dengan Papua Barat, kebijakan satu harga BBM, revitalisasi sejumlah pelabuhan laut, pembangunan bandara, dan pembangunan pembangkit tenaga listrik. Pembangunan tersebut diharapkan dapat mendatangkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dilihat dari geo politik, Papua sangat strategis bagi negara negara Pasifik dan negara tetangga seperti Australia. Dari segi ekonomi, Papua memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, lahan yang sangat luas, kekayaan pertanian, perkebunan, tambang, mineral, kehutanan, perikanan, kelautan.

Dari segi pariwisata, Papua sudah terkenal di dunia memiliki keindahan alam yang menakjubkan, keragaman budaya yang khas dan eksotis. Potensi tersebut disamping menjadi aset Indonesia yang sangat berharga.

Di sisi lain, dapat menjadi rebutan kepentingan dari pihak lain yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas nasional. Pembangunan Papua penting untuk ketahanan bangsa.

"Kelompok yang kontra pemerintah mencoba mengeksploitasi kesenjangan dan kelemahan pembangunan untuk mendelegitimasi keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK," kata Direktur Strategis Indo Survey dan Strategy (ISS), Karyono Wibowo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/1).

Dalam paparannya Karyono Wibowo mengemukakan, pro dan kontra terhadap proses pembangunan di Papua yang terjadi saat ini cenderung disebabkan faktor kepentingan politik dibanding pertimbangan obyektif.

Berdasarkan data Pemprov Papua, perekonomian Papua tumbuh sebesar 3.40 % pada triwulan III tahun 2017. Pertumbuhan tersebut berkolerasi erat dengan kian membaiknya kesejahteraan masyarakat yang tergambar antara lain penurunan angka kemiskinan dari 28.5 % pada tahun 2016 menjadi 27.6 % pada tahun 2017, penurunan tingkat pengangguran terbuka di Papua pada Februari 2017 sebesar 3.96 % menjadi sebesar 3.62 % pada Agustus 2017. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, dari 57.25 pada tahun 2015 menjadi 58.05 pada 2016.

"Pencapaian-pencapaian pembangunan ini tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai prioritas pembangunan melalui Gerakan Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera," jelasnya.

Sementara itu, Peneliti dari LIPI, Irene Gayatri mengemukakan, pembangunan di Papua mengalami peningkatan. Namun pembangunan yang sedang berlangsung di Papua dinilai secara pro dan kontra oleh pihak pihak tertentu dipengaruhi oleh isu mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum terselesaikan.

"Untuk mengatasi hal itu, pemerintah pusat tidak hanya mengedepankan pembangunan infrastruktur juga penting melakukan dialog dengan pihak-pihak tertentu," kata Irene.

 



Sumber: Investor Daily