Formappi: DPR 2014/2019 Miliki Kinerja Terburuk

Formappi: DPR 2014/2019 Miliki Kinerja Terburuk
Rapat paripurna DPR. ( Foto: Antara / Wahyu Putro A )
Yustinus Paat / YUD Kamis, 8 Februari 2018 | 09:54 WIB

Jakarta - Peneliti Senior Formappi Lucius Karus mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 saat ini merupakan DPR dengan catatan kinerja terburuk. Berdasarkan catatan Formappi, kata Lucius, pencapaian DPR saat ini di bidang legislasi selalu saja berbanding terbalik dengan target prioritas tahunan yang mereka buat.

"DPR saat ini merupakan DPR dengan kinerja terburuk. Jika dibandingkan dengan DPR periode 2009-2014, DPR saat ini kalah jauh," ujar Lucius di Jakarta, Kamis (8/2).

Kinerja di tahun pertama menjabat, kata Lucius, DPR 2009-2014 berhasil menghasilkan 8 RUU, sementara DPR periode ini hanya 3. Di tahun kedua, DPR periode lalu berhasil menghasilkan 12 RUU, yang sekarang hanya 10 RUU. Lalu di tahun ketiga, DPR periode terdahulu berhasil mengesahkan 10 RUU, sedangkan DPR periode sekarang hanya 6 RUU.

"Dari data itu saja, nampak bahwa kemerosotan DPR periode 2014-2019 sangat jelas. Tak hanya jika dibandingkan dengan DPR periode terdahulu, tetapi juga jika membandingkan grafik capaian RUU tahunan mereka, yang tidak pernah berhasil lebih dari 10 RUU prioritas setiap tahunnya. Jadi, ini juga terkait kapasitas," terang dia.

Kinerja buruk di bidang legislasi tersebut, menurut dia, diperparah dengan lemahnya fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. DPR terjebak dalam upaya membangun benteng pertahanan bagi diri mereka sendiri dan partai politik mereka.

"Hak-hak istimewa mereka seperti angket digunakan justru untuk melawan upaya institusi lain seperti KPK dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga yang terlihat dalam Pansus Pelindo II yang ujung-ujungnya justru hanya menghasilkan rekomendasi yang tidak bisa dieksekusi," tutur dia.

"Fungsi anggaran juga tak kalah parahnya. Beberapa kasus korupsi yang terungkap menunjukkan bahwa DPR masih memanfaatkan celah kekuasaan mereka di bidang anggaran justru untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka melalui cara-cara yang koruptif," kata dia menambahkan.

Penyebab

Lucius kemudian mengungkapkan sejumlah penyebab buruknya kinerja DPR. Pertama, kata dia DPR tersandera pada kepentingan kelompoknya masing-masing untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka tidak lagi serius memperbaiki kinerjanya, tetapi sibuk bertikai merebut kursi pimpinan.

"Bahkan saking dianggap sebagai posisi strategis, kursi Ketua DPR misalnya terus saja menjadi isu hangat dan telah terjadi beberapa kali pergantian. Urusan figur Ketua DPR ini saja sudah menyedot energi DPR karena setiap ketua DPR baru selalu muncul dengan program-program baru yang ternyata hanya semacam janji politik saja," ungkap dia.

Alasan kedua, kata Lucius adalah kelemahan regulasi yang mengatur kerja DPR. Dia mencontohkan, lemahnya pembatasan waktu pembahasan RUU sehingga sering ada RUU yang diperpanjang pembahasannya.

"Anehnya DPR menikmati aturan ini karena meringankan mereka. Padahal efek lain dari perpanjangan proses pembahasan legislasi adalah anggaran yang terus tersedot untuk pembahasan satu RUU. Dan terus bertambahnya anggaran ternyata juga tak mampu menggenjot semangat DPR untuk segera menyelesaikan RUU yang dibahas," tandas dia.

Dalam rangka memperbaiki kinerja DPR, Lucius menganjurkan beberapa hal. Pertama, DPR perlu mempertegas kembali komitmen atau kemauan terlebih dahulu. Pasalnya, solusi apapun yang dibuat sulit dilaksanakan jika DPRnya tidak mau berubah.

"Semuanya jadi sia-sia ketika DPR sendiri memang bawaannya tak mau berubah, tak mau bekerja maksimal, tak mau serius menjadi represntasi dari rakyat," kata dia.

Kedua, tambah Lucius, secara teknis, mestinya DPR bisa mengukur sejak awal kemampuan mereka bekerja melalui pembuatan rencana yang masuk akal. Dia minta DPR realistis dan tidak perlu mengusulkan target yang ambisius.

"Jangan memajang banyak rencana sekedar untuk menghiasi dokumen perencanaan saja. Buatlah rencana yang realistis akan membuat mereka juga bisa relaks dalam mengerjakannya," ungkap dia.

Ketiga, Lucius meminta komitmen politik partai melalui fraksi-fraksi untuk mengingatkan dan menegur anggota-anggotanya agar bekerja maksimal. Fraksi atau partai jangan justru menjadi pelindung untuk berbagai penyimpangan dan pelanggaran disiplin anggota.

"Itu yang selama ini terjadi, yang mengakibatkan kualitas kinerja DPR selalu buruk. Partai melalui fraksinya gagal menjadi lembaga kontrol bagi anggota-anggota mereka," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com