KPK Segera Bahas Putusan MK Sahkan Hak Angket DPR

KPK Segera Bahas Putusan MK Sahkan Hak Angket DPR
Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) didampingi wakil ketua Laode M Syarif dan Basaria Panjaitan (kanan), menyampaikan paparan capaian kinerja KPK pada 2017 di Gedung KPK Jakarta, Rabu 27 Desember 2017. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao / SP/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / JAS Sabtu, 10 Februari 2018 | 08:31 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan berspekulasi mengenai dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dengan putusan ini, MK menyatakan sah jika DPR menggunakan hak angket terhadap KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, pihaknya bakal membahas secara internal mengenai putusan tersebut. "Itu nanti kita diskusikan, makanya putusan MK itu apakah terbatas pada penegakan kasus hukum," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/2).

Agus mengaku, belum begitu paham soal putusan MK itu. Dengan putusan ini, apakah MK membenarkan DPR untuk mengawasi proses penegakan hukum yang dilakukan KPK atau hanya sebatas tata kelola organisasi lembaga antikorupsi.

"Jadi artinya begini apakah teman-teman di DPR misalnya hanya boleh awasi tata kelola keuangan kita. Tata kelola pegawai kita apa mengenai itu kita diskusikan dulu," katanya.

Agus mengaku sebagai lembaga penegak hukum KPK menghormati putusan MK. Namun, Agus mengingatkan, dalam putusan itu, terdapat empat hakim konstitusi yang dissenting opinion atau berpendapat berbeda dengan putusan. Keempat hakim itu menilai permohonan pemohon seharusnya dikabulkan dan menilai KPK tidak dapat diangkat oleh DPR.

Selain itu, Agus menegaskan, dalam putusan MK, DPR tidak dapat mengawasi proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.

"Kami hormati keputusan itu, tapi juga perlu dicatat dari sembilan hakim, empat memiliki dissenting opinion. Kemudian yang perlu dicermati dua kali dalam putusan dalam penegakan yudisial kewenangan pengawasan itu tidak ada di DPR," katanya.

Jubir KPK, Febri Diansyah menegaskan hal tersebut. Dikatakan, dalam putusannya, MK menyatakan fungsi pengawasan merupakan kewenangan DPR. Namun, DPR pengawasan tersebut tidak dapat masuk pada aspek yudisial, seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan KPK.

"Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang menjadi pedoman untuk fungsi pengawasan DPR dan juga relasi KPK dengan DPR adalah fungsi pengawasan DPR memang menjadi kewenangan DPR tetapi pengawasan tersebut tidak bisa masuk pada aspek yudisial. Jadi tidak bisa masuk pada proses penyelidikan penyidikan dan penuntutan," katanya.

Menurut Febri, aspek yudisial ini merupakan hal penting yang menjadi keberatan KPK terkait pembentukan Pansus Hak Angket DPR. Hal ini lantaran pembentukan Pansus tersebut bermula dari sikap KPK yang menolak permintaan Komisi III DPR untuk membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura, Miryam S Haryani.

"Kita ingat asal muasal ketika sebelum Pansus dibentuk adalah penolakan KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani karena kami sampaikan pada saat itu rekaman tersebut adalah salah satu bukti dalam proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK dan itu ditegaskan juga sebagai satu pertimbangan di Mahkamah Konstitusi ini yang kita sebut dengan salah satu poin yang akan kita pelajari lebih lanjut," katanya.

Febri berharap, putusan mengenai yudisial ini dapat menjadi pedoman bagi DPR maupun lembaga pengawas lainnya. Dengan putusan ini, lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan tidak dapat turut mengawasi aspek yudisial yang dilakukan lembaga penegak hukum.

"Pengawasan politik tidak bisa masuk pada aspek yudisial ini juga berlaku bagi pihak-pihak lain yang mendapat tugas melakukan pengawasan. Apakah itu pengawasan keuangan misalnya oleh BPK tentu tidak bisa masuk juga pada aspek yudisial yang ditangani oleh KPK," katanya.

Diketahui, MK memutuskan menolak uji materi Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal ini mengatur penggunaan hak angket oleh DPR. Dengan demikian, MK menyatakan sah jika DPR menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para pemohon," kata Ketua MK Arief Hidayat membacakan putusan 36/PUU-XV/2017 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (8/2).

Suara hakim MK tidak bulat dalam memutuskan uji materi hak angket ini. Ada empat hakim yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan, yakni Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Maria Farida.

Dalam pertimbangannya, MK menilai KPK masuk dalam ranah eksekutif, meski KPK merupakan lembaga independen. Karena itu, DPR dinilai berhak menggunakan hak angket terhadap KPK.



Sumber: Suara Pembaruan