PDIP Siap Pecat Kader Gunakan Politik Uang dan Politik SARA

PDIP Siap Pecat Kader Gunakan Politik Uang dan Politik SARA
Acara "Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas” yang digelar Bawaslu di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 10 Februari 2018. ( Foto: Beritasatu.com/Yustinus Paat )
Yustinus Paat / CAH Sabtu, 10 Februari 2018 | 16:36 WIB

Jakarta - Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) berkomitmen mencegah politik uang dan Politik SARA di Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah. Sebagai perwujudan komitmen ini, PDIP siap memecat para kadernya jika menggunakan politik uang dan SARA untuk memenangkan kontestasi pilkada.

"PDIP siap memecat kader yang memang terbukti melakukan politik uang dan SARA di Pilkada," ujar Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun saat acara Bawaslu “Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas” di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2).

Komarudin menegaskan bahwa politik uang dan politik SARA merusak proses demokrasi. Keduanya membuat pilkada tidak menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas.

"Pilkada adalah momentum menghasilkan kepala daerah yang terbaik. Karena itu, kita selalu mendorong agar pilkada benar-benar menjadi ajang pertarungan gagasan, konsep dan program untuk membangun daerah ke arah yang lebih baik," tandas dia.

PDIP, kata dia, sebagai partai kader, selalu mengedepankan kaderisasi dan pendidikan politik. Pilkada atau proses politik lainnnya, menurut dia, adalah bagian dari proses kaderisasi dan pendidikan politik.

"Jadi, kita memang dari awal selalu mengingatkan kader-kader kita untuk menggunakan cara-cara yang demokratis, jujur, damai untuk memenangkan calon yang kita usung. Politik uang dan politik SARA membuat kita kembali ke peradaban primitif," pungkas dia.

Komitmen Semua Partai

Pada acara deklarasi tersebut, semua partai politik menyatakan komitmen melawan dan melawan politik uang dan politisasi SARA dalam Pilkada. Selain perwakilan dari PDIP, hadir juga perwakilan dari Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PPP, PKS, PAN, Hanura, Nasdem, PBB dan PKPI.

Penyataan komitmen para pengurus partai politik itu disimbolkan dengan pembubuhan cap telapak tangan di spanduk. Telapak tangan itu melambangkan penolakan terhadap praktik politik uang dan penggunaan isu SARA dalam penyelenggaraan Pilkada 2018.

Melalui deklarasi yang dibacakan bersama, para perwakilan partai politik itu, menyatakan komitmennya untuk mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, dari praktik politik uang dan politisasi SARA. Sebab, kedua praktik itu merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Mereka juga berkomitmen untuk tidak menggunakan praktik politik uang dan SARA dalam mempengaruhi pilihan pemilih. Selanjutnya, perwakilan partai politik berkomitmen mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA.

Kemudian, komitmen untuk mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi SARA yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Dan terakhir para pegurus partai politik itu menyatakan komitmen untuk tidak melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran praktik politik uang dan SARA



Sumber: BeritaSatu.com