Fahri Hamzah: Silakan Gugat UU MD3 ke MK

Fahri Hamzah: Silakan Gugat UU MD3 ke MK
Fahri Hamzah. ( Foto: Antara )
Hotman Siregar / FER Selasa, 13 Februari 2018 | 15:33 WIB

Jakarta - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mempersilahkan jika ada pihak-pihak yang ingin menggugat Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang sudah disahkan. Dirinya menegaskan, tidak ada lobi-lobi antara DPR dengan MK.

"Ya nggak apa-apa (digugat). Itu hak rakyat. Terserah aja. Nggak ada hubungannya (dengan MK)," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/2).

Fahri meminta agar semua pihak menyudahi soal interpretasi bahwa DPR ini lembaga yang dipimpin satu orang. Politisi PKS itu menjelaskan, di DPR ada 10 partai dengan 560 anggota yang beda pikirannya masing-masing. "Nggak akan ada yang bulat di DPR ini. Jadi mustahil itu," tambahnya.

Soal pasal 245 yang ada di dalam UU MD3, Fahri menganggap tak ada yang harus dipersoalkan. Sebab, hak imunitas mutlak untuk anggota Dewan dalam menjalankan tugasnya. "Intinya, bagaimana agar anggota Dewan memiliki kebebasan untuk berbicara dan bertindak dalam ruang lingkup kerjanya. Itu dalam rangka pengawasan pada pemerintah. Sebenarnya itu inti hak imunitas. Menurut saya, tidak ada kontroversi," tambahnya.

Menjawab pertanyaan soal muatan dalam Pasal 122 yang menyebutkan pengkritik DPR dapat dipidanakan, hal itu dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) selaku peradilan internal DPR. Fahri menolak apabila MKD dapat mempolisikan semua laporan penghinaan terhadap DPR. Menurutnya, MKD akan memberi klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan.

"Nggak gitu caranya. MKD memanggil dia dan melakukan klarifikasi kan. Nanti akan keliatan temuannya," jelasnya.

Menurut Fahri, hal inilah yang bisa menyebabkan MKD melakukan rekomendasi terhadap lembaga penegak hukum. Bukan itu saja, lanjut dia, setiap warga negara juga memiliki hak melapor jika dihina. "Tapi medium MKD adalah medium klarifikasi. Inilah lembaga peradilan internal kita di DPR," tandasnya.



Sumber: Suara Pembaruan