Kasus Suap DPRD Kebumen, KPK Tahan Politikus PDIP

Kasus Suap DPRD Kebumen, KPK Tahan Politikus PDIP
Ilustrasi ( Foto: Beritasatu.com )
Fana Suparman / JAS Selasa, 13 Februari 2018 | 18:06 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota Komisi A DPRD Kebumen, Dian Lestari, Selasa (13/2). Dian yang merupakan mantan Ketua Fraksi PDIP ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemulusan sejumlah proyek di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen tahun 2016.

Jubir KPK, Febri Diansyah menyatakan, Dian ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung KPK. Dian setidaknya bakal mendekam di sel tahanan untuk 20 hari pertama.

"Tersangka DL (Dian Lestari) ditahan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/2).

Dian terlihat keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.00 WIB. Mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, Dian langsung masuk ke mobil tahanan yang telah menunggunya di pelataran Gedung KPK.

Diketahui, KPK menetapkan Dian yang merupakan mantan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kebumen sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemulusan sejumlah proyek di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen tahun 2016, Selasa (17/10).

Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat Ketua Komisi A DPRD Kebumen, Yudhi Tri Hartanto dan seorang pegawai negeri sipil di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebumen, Sigit Widodo serta pemilik PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (Osma) Group, Hartoyo. Kasus ini bermula dari OTT pada 15 Oktober 2016 lalu.

Saat OTT terjadi pada tahun lalu, penyidik sempat mengamankan Dian bersama Sekda Kebumen Adi Pandoyo, anggota DPRD Kebumen dari Fraksi PAN, Suhartono dan anak buah Hartoyo bernama Salim. Namun, keempat orang ini dilepaskan karena belum cukup bukti untuk menjerat mereka. Andi Pandoyo dan pengusaha Basikun Suwandhin Atmojo alias Ki Petruk pun telah ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Desember 2016.

Dian selaku anggota Komisi A DPRD Kebumen diduga bersama-sama dengan Sigit Widodo, Yudhi Tri Hartanto dan Adi Pandoyo telah menerima hadiah atau janji dari Ki Petruk dan Hartoyo terkait pembahasan dan pengesahan aturan proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

Dalam kasus ini, DPRD Kebumen meminta penganggaran pokok-pokok pikiran DPRD atau yang disebut dengan Pokir DPRD. Saat itu disepakati total anggaran Pokir sebesar Rp 10,5 miliar.

Dari jumlah itu, dialokasikan untuk Komisi A DPRD Kebumen sebesar Rp 1,95 miliar yang dituangkan dalam kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yakni Program Wajib Belajar 9 tahun untuk pengadaan buku dan alat tulis siswa sebesar Rp 1,1 miliar, program pendidikan menengah sebesar Rp 100 juta dan pengadaan alat praktik dan peraga siswa sebesar Rp 750 juta.

Diduga, fee yang diminta DPRD Kebumen sebesar 10 persen dari alokasi yang dianggarkan. Dian sendiri diduga bertugas dan berperan mengurus dan mencarikan fee pada pihak yang menjadi pelaksana dari anggaran kelompok pikir DPRD di Komisi A.

Dian merupakan tersangka keenam yang diproses dalam kasus ini. Sebelumnya lima orang sudah diproses, yakni SGW (Sigit Widodo), YTH (Yudhi Tri Hartanto), AP (Adi Pandoyo), BSA (Basikun Suwandhin Atmojo) dan HTY (Hartoyo). Empat dari lima orang tersangka itu telah divonis bersalah di pengadilan tingkat pertama. Sedangkan tersangka Basikun saat ini masih dalam proses persidangan.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Dian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE