Pengamat: UUD MD3 Mengancam Demokrasi

Pengamat: UUD MD3 Mengancam Demokrasi
Ilustrasi. ( Foto: Antara )
Robertus Wardi / YUD Selasa, 13 Februari 2018 | 18:24 WIB

Jakarta - Analis politik dari Exposit Strategis Arif Susanto menilai pengesah‎an revisi Undang-Undang (UU) 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) mengancam demokrasi. Disepakatinya hasil revisi UU tersebut oleh DPR membawa pada masa kegelapan negara ini.

‎"Alih-alih memperkuat peran demokratis kelembagaan MPR, DPR, DPRD, dan DPD, revisi UU MD3 semakin kehilangan fokus dengan masuknya pasal-pasal baru yang berpeluang menjauhkan lembaga-lembaga tersebut dari jangkauan hukum dan suara kritis publik," kata Arif dalam diskusi bertema "Penyikapan RKUHP dan Revisi UU MD3: Selamat Datang Politik Anti Kritik dan Anti Demokrasi" di Jakarta, Selasa (13/2).

Selain Arif, tampil pula sebagai pembicara Jeirry Sumampow (Tepi Indonesia), Ari Nurcahyo (Para Syndicate), Muhamad Isnur (YLBHI) dan Ray Rangkuti (Lima Indonesia).

Arif menjelaskan UU MD3 mencerminkan suatu upaya sistematis DPR, dengan mengajak serta pemerintah, untuk menggangsir negara hukum. Hal ini dilakukan melalui instrumentalisasi kewenangan legislasi untuk menghasilkan lembaga-lembaga negara yang berada ‘di atas hukum’. Buktinya, pemeriksaan anggota DPR harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yang bukan merupakan bagian dari tatanan hukum pidana nasional.

"DPR juga menerapkan suatu ‘politik isolasionisme’ untuk membungkam kritik dan menutup diri dari segala bentuk pandangan kontra lewat pemberian kewenangan MKD untuk memanggil dan memeriksa pihak yang diduga merendahkan kehormatan dewan dan anggotanya. Kewenangan ini bahkan dapat diikuti oleh langkah hukum dengan melaporkan pelaku kepada polisi," ujar Arif yang juga Dosen Universitas Paramadina ini.

Menurutnya, DPR bahkan mengubah diri menjadi suatu lembaga super dengan memasukkan aturan tentang pemanggilan paksa bagi mereka yang menolak memenuhi panggilan untuk hadir dalam rapat DPR. Wilayah politik, yang menjadi domain DPR, tidaklah serupa dengan wilayah penegakan hukum, yang memungkinkan suatu upaya paksa demi menghasilkan putusan adil. Sementara ancaman pidana dapat dijatuhkan kepada mereka yang berusaha menghalangi penegakan hukum, ancaman serupa berpeluang menjadi kriminalisasi jika diterapkan dalam suatu proses politik.

"Sejak awal rencana Revisi UU MD3 menunjukkan akal bulus DPR bersama pemerintah untuk bagi-bagi kekuasaan. Persekongkolan ini mengulang akomodasi pemerintah terhadap keinginan lama DPR untuk membangun gedung baru dan melipatgandakan dana bantuan Parpol. Dampaknya, DPR semakin sepi dari suara kritis terhadap pemerintah," tutup Arif.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE