UU MD3 Dianggap Langkah Mundur Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi

UU MD3 Dianggap Langkah Mundur Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi
Ilustrasi pengadilan ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / YUD Selasa, 13 Februari 2018 | 19:23 WIB

Jakarta - Transparency International Indonesia (TII) menilai UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) hasil revisi telah mencederai amanah rakyat terhadap demokrasi. UU MD3 ini disahkan pada Senin (12/2).

Sekretaris TII Dadang Trisasongko mengatakan ada sejumlah pasal yang jelas-jelas mencederai amanat demokrasi. Salah satunya, kata dia Pasal 122 huruf k UU MD3 menyatakan bahwa Mahkamah Kehormatan DPR bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

"Inilah yang menjadi indikasi salah satu bentuk kemunduran demokrasi. Penghinaan terhadap parlemen merupakan salah satu bentuk norma hukum baru yang sengaja diciptakan oleh DPR untuk menjauhkan muruah lembaga dari segala kritik," kata Dadang di Jakarta, Selasa (13/2).

Pada tahun 2017, kata Dadang, Transparency International meluncurkan Global Corruption Barometer (GCB), yang memotret kinerja pemberantasan korupsi berdasarkan pendapat dan pengalaman masyarakat di setiap negara. Survei GCB sendiri memiliki jejak panjang sebagai sebuah rangkaian penelitian yang dilakukan secara global.

“Hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi masih sangat tinggi, dengan lembaga-lembaga pemerintahan seperti DPR, DPRD, aparat bikokrasi, dirjen pajak dan polisi dipersepsikan sebagai lembaga terkorup," ungkap dia.

Menurut data GCB 2017, tingkat korupsi di lembaga legislatif dinilai masih tinggi, penilaian ini konsisten menempatkan legislatif sebagai lembaga paling korup, setidaknya selama tiga tahun terakhir.

Dadang menilai hasil GCB 2017 terhadap DPR disebabkan dua hal. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

"Kedua, kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi utamanya, yakni legislasi, anggaran, pengawasan maupun kinerja pemberantasan korupsi di internalnya tidak berjalan secara maksimal," ungkap dia.

Menurut Dadang, di tengah kinerja DPR seperti saat ini, kritik terhadap DPR harus dipandang sebagai kontrol terhadap DPR. Apalagi, kritik merupakan bagian dari hak politik warga.

"Kecenderungan menguatnya sikap antikritik dan perlindungan yang berlebihan bukan hanya di DPR. Kita juga bisa menemukannya di dalam ketentuan tentang penghinaan terhadap presiden di dalam Rancangan KUHP yang tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR. Padahal, kritik merupakan bagian kontrol dari masyarakat," ungkap dia.

Semetara Peneliti Hukum dan Kebijakan TII Reza Syawawi mengatakan bahwa ketentuan tentang tentang mekanisme izin pemeriksaan dari MKD untuk memeriksa anggota DPR pernah dibatalkan MK melalui putusan bernomor 76/PUU-XII/2014. Jika pasal ini muncul lagi, maka DPR dan presiden sebagai pembentuk UU dinilai mengabaikan putusan MK.

"Pasal itu jelas melanggar UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan," tandas dia.

Reza menilai DPR saat ini tampak berupaya melakukan proteksi politik terhadap anggota DPR, apalagi dalam kasus-kasus korupsi. Menurut dia, hal tersebut bisa menimbulkan potensi konflik kepentingan oleh anggota DPR. Sebaliknya, DPR justru menambah kewenangannya sendiri untuk memanggil paksa, bahkan melaporkan secara pidana.

“Secara umum, UU ini tidak punya kontribusi untuk memperbaiki kinerja dan citra DPR, justru DPR RI dan Pemerintah ingin melanggengkan praktik impunitas anggota dewan," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com